A+ A A-

Hasil Muker HIMPUH Tolak VFS Tasheel

  • Published in News

Hasil keputusan Musyawarah Kerja (Muker) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) tahun 1440H / 2018 M yang paling menjadi sorotan adalah terkait VFS Tasheel yang diklaim mewakili Arab Saudi untuk memberlakukan aturan baru mengenai pengurusan visa di Kedutaan Arab Saudi yang mengharuskan setiap calon jemaah umrah melakukan biometrik yakni rekam sidik jari dan retina mata sebagai persyaratan pengajuan pengurusan visa.

"Kita menolak VFS karena tidak jelas dasar hukumnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bereaksi juga ke Kedutaan Arab Saudi,” kata Ketua Steering Committee Muker HIMPUH Budi Rianto dalam pernyataannya di Bandung (26/9/2018) setelah penutupan Muker. Selain itu, menurutnya, terkait dengan regulasi-regulasi di bidang umrah, dan HIMPUH meminta ada tinjau ulang oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Baik itu soal Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji (SIPATUH) Kemenag, akreditasi serta sertifikasi. Bukan kita menolak, tetapi ada langkah-langkahnya yang dilewati. Sehingga, dalam waktu bersamaan semuanya harus siap,” kata Budi yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum HIMPUH seraya menyebutkan, yang paling penting bagi HIMPUH, adanya kesepakatan untuk peningkatan SDM para anggota.

SDM para anggota, ujar Budi, ditingkatkan, termasuk perusahaan karena hal itu sebuah kedigjayaan di era persaingan ini sehingga, mau tidak mau harus dilakukan. Termasuk peningkatan kapasitas pengusahanya sendiri, baik itu dari segi bahasa Arab dan lainnya. Selain itu, ia berharap ke depannya, penyelenggaraan umrah dan haji khusus ini bisa lebih baik.

“Terutama yang kita harus tegas adalah mereka yang tidak berizin. Perlu dicermati juga, mereka-mereka yang sudah masuk ke pasar ini, tetapi mereka berada di luar ini. Contoh misalnya, bagaimana Kemenag melihat orang-orang yang membikin market place, mereka bikin jualan umrah dari beberapa provider, namun dia sendiri tidak memiliki izin di bidang itu tapi dia punya marketnya. Itu bagaimana?,” tegas Budi.

Masuknya perusahaan atau lembaga asing yang menempatkan Indonesia sebagai market placenya, menurut Budi, juga harus menjadi perhatian dari para regulator. Pasalnya, ada kemungkinan lembaga atau perusahaan di Arab Saudi masuk ke Indonesia, walaupun tidak masuk secara fisik, tapi melalui website, mereka bikin online sistem seperti yang dibikin ‘Saudia’ saat ini, mereka bikin umrah by Saudia.

"Dia punya pesawat, dia punya pemerintahan untuk urus visanya, dan dia punya local partner yang bagus, bagaimana? Nah, ini juga disruption yang luar biasa. Jadi, kita berharap sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan ini supaya bisnis ini kondusif tidak hanya dari sisi aturan tapi juga suistainablenya,” kata Budi dengan menandaskan, hasil Muker HIMPUH ini akan secepatnya diserahkan kepada Drektorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag.