Kemenag Cabut Pembekuan Ijin Operasional Sementara 52 PPIU, Ini Daftarnya!
HIMPUHNEWS - Kementerian Agama telah melakukan pencabutan pembekuan ijin operasional sementara kepada 52 perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah menyelesaikan proses sertifikasi yang diwajibkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Pencabutan pembekuan ijin sementara PPIU ini tercantum dalam dua surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama dengan nomor B-09.001/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/10/2024 yang memuat pencabutan pembekuan ijin sementara kepada 19 PPIU dan surat dengan nomor B-09013/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/10/2024 yang memuat pencabutan pembekuan ijin sementara pada 33 PPIU. Kedua surat tersebut ditandatangani Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Jaja Jaelani pada Rabu (09/10).
"Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : B-11.004/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/2024, tanggal 5 September 2024, perihal Pembekuan Sementara Ijin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Bersama ini kami sampaikan bahwa PPIU saudara telah selesai melaksanakan sertifikasi PPIU, oleh karena itu pembekuan PPIU saudara telah dicabut serta user siskopatuh sudah dibuka," demikian bunyi surat pencabutan pembekuan ijin sementara Kemenag.
Sebelumnya Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief juga telah mengirimkan surat pemberitahuan bernomor B-11.004/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/09/2024 mengenai pembekuan sementara, kepada 345 PPIU yang belum melaksanakan syarat sertfikasi.
"Biro Perjalanan Wisata yang telah ditetapkan sebagai PPIU dan belum tersertifikasi, wajib melakukan sertfikasi paling lambat dua tahun sejak Keputusan Menteri Agama tersebut diterbitkan, dan selanjutnya pada BAB III PPIU wajib disertifikasi setiap lima tahun," papar Hilman.
Bagi 345 PPIU yang Ijin operasionalnya dibekukan Kemenag memberikan jangka waktu paling lambat 9 Maret 2025 untuk segera melakukan proses sertifikasi.
"Apabila tidak juga tersertifikasi maka ijin operasional PPIU Saudara akan dicabut," pungkas Hilman.
Berikut daftar 19 PPIU yang pembekuan ijinnya dicabut berdasar lampiran surat nomor : B-09001/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/10/2024:
1 PT. AKMALUSYA FIQOH
2 PT. AL ANSHAR ASBIHU TAMA SEJAHTERA
3 PT. AL BAYT WISATA UNIVERSAL
4 PT. ALAZIZ TOUR & TRAVEL
5 PT. ALFA KAZA MUSTIKA
6 PT. ALFALAH WISATA IMAN
7 PT. ALMUNA INDAH WISATA TOUR & TRAVEL
8 PT. ARRAUDAH UTAMA HARAMAIN
9 PT. ARROBBANI BERKAH ILAHI
10 PT. ARSAKHA JANNAH WISATA
11 PT. AVIANCA MULIATAMA
12 PT. AZAM BAITULLAH MABRUR TOUR AND TRAVEL
13 PT. BOBINSA SURABAYA JAYA
14 PT. FITOUR UTAMA
15 PT. HAJAR ASWAD MUBAROQ
16 PT. LAYALI INDAH WISATA
17 PT. NOOR CAHAYA MULIA
18 PT. TELAGA KAUTSAR TOUR DAN TRAVEL
19 PT. WISATA TITIANNUSANTARA PELANGI
Dan berikut daftar 33 PPIU yang pembekuan ijinnya dicabut berdasar lampiran surat nomor B-09013/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/10/2024:
1 PT. ATTAUFIQ MANDIRI WISATA
2 PT. BAGUS UMRATAMA
3 PT. BARIKLANA BURDAH NUSANTARA
4 PT. BASMAH JAYA WISATA
5 PT. BIRO PERJALANAN WISATA IDAH ROES
6 PT. CAHAYA ALAM WISATA
7 PT. CAHAYA MIHRAB TUR
8 PT. CIPTA SYAWAL ANUGERAH
9 PT. FAHMI KALAM ILLAHI
10 PT. FAWWAZ AMANAH SEJAHTERA
11 PT. GARISLURUS LINTAS SEMESTA
12 PT. GEMA KOLBU IHSANI
13 PT. GLOBALINDO SUKSES MAKSIMA
14 PT. GRAHA MULYA AZAMNYNDO
15 PT. HOLIDAY BUMI ALAM SURAMBI
16 PT. ISRA AMANAH INTERNASIONAL
17 PT. LAZUARDI TITIAN WISATA
18 PT. LINTAS DUNIA
19 PT. MADINA WISATA ABADI
20 PT. MAHARATU PERDANA MANDIRI
21 PT. MANASIK PRIMA
22 PT. MDL 525 GROUP
23 PT. MENARA DUNIA TOUR TRAVEL
24 PT. NABILA CAHAYA UTAMA
25 PT. NOOR BARKATUL HAROMAIN
26 PT. PANCA PANRITA PERKASA
27 PT. RAYA ALMADINAH GEMILANG
28 PT. REZEKI BIPERLANUM INDOJAYA
29 PT. SAFARI GLOBAL PERKASA
30 PT. SALSABILA RAUDLATUL JANNAH
31 PT. SYAMMAS ANGKASA WISATA
32 PT. TOYYIBA WISATA NUSANTARA
33 PT. WISATA IBADAH AMHA TOUR
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku