PPIU

Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sudah dua jemaah yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.

Dalam beberapa waktu belakangan diketahui ada banyak Calon Jemaah Haji (CJH) yang membatalkan porsi haji nya. Kebanyakan jemaah yang membatalkan keberangkatannya ke tanah suci tersbut datang dari kalangan lansia yang masih dalam daftar tunggu (antrean).

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyayangkan langkah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang menyepakati harga referensi umrah di Provinsi tersebut sebesar Rp27,5 juta untuk perjalanan direct flight dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju tanah suci. Keputusan ini diketahui diambil atas dasar kesepakatan dengan kelompok yang mengatasnamakan Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Sulsel.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyayangkan langkah Kementerian Agama yang tidak memberikan peringatan maupun konfirmasi saat melakukan pembekuan ijin operasional sementara kepada 349 perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang belum melakukan proses sertifikasi.

Kementerian Agama telah melakukan pencabutan pembekuan ijin operasional sementara kepada 52 perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah menyelesaikan proses sertifikasi yang diwajibkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyayangkan Langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak memberi konfirmasi maupun peringatan saat melakukan pembekuan ijin operasional sementara kepada ratusan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang belum melaksanakan Sertifikasi yang diwajibkan pemerintah.

Kementerian Agama melakukan pemblokiran akses SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) bagi sejumlah travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dianggap melanggar regulasi. Pemblokiran ini merupakan bagian dari ikhtiar Kemenag untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah demi terciptanya ekosistem umrah yang baik dan sehat.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) melakukan pertemuan dan audiensi dengan Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus (Wastau UHK) Ditjen PHU Kementerian Agama, Suviyanto  pada Senin (23/09) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas sejumlah isu terkait penyelenggaraan umrah di Tanah air.

Kementerian Agama telah menegaskan pandangannya terkait fenomena umrah mandiri dan umrah backpacker yang belakangan marak terjadi. Kemenag menganggap praktik tersebut bersifat ilegal karena tidak sesuai undang-undang yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan umrah di Indonesia.

Saat mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah, mempersiapkan akomodasi penginapan adalah salah satu hal yang terpenting. Karenanya, umat muslim biasanya mencari penginapan/hotel yang lokasinya dekat dengan Masjid Nabawi untuk memudahkan rangkaian ibadah dan ziarah mereka ke Raudhah Al-Syarifah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengimbau seluruh anggota nya untuk menunda atau mengatur ulang jadwal program ziarah ke Masjid Al Aqsa, Yerussalem.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), di Aula Lantai II Gedung PLHUT Kemenag Pati

Sehubungan dengan banyaknya travel umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khsusus (PIHK) yang terkadang disertai dengan permasalahan yang menyelimuti,  perlu dilakukan pengawasan dan monitoring oleh Kementerian Agama secara berkala.

Kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi berbuah manis. Otoritas penerbangan Arab Saudi telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya. Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan menyatakan sedang sedang membuat aturan serta teknis pelaksanaan dalam hal protokol kesehatan (Prokes) saat menjalankan ibadah umroh. "Protokol sedang proses untuk difinalkan," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi kepada Republika.co.id, Senin (11/10)

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi kembali bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Esham Altsaqafi. Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.

Para penyelenggara ibadah haji, dan umrah di Tanah Air bersikap menunggu kapan pintu Arab Saudi dibuka. Karena itu, mereka tidak terlalu antusias menanggapi pengumuman Otoritas Arab Saudi, Senin (5/4/2021), tentang pihak mana saja yang diizinkan melakukan umrah sepanjang tahun dari awal Ramadan 1442 Hijriyah. Secara resmi belum ada izin bagi Indonesia memasuki Mekah, dan Madinah. Jadi, kecil kemungkinan ada jemaah Umrah Ramadan 2021 dari Indonesia.

Ini derita pelaku usaha penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Rabu (3/2/2021), Saudi Arabia menutup lagi akses masuk bagi 20 negara, termasuk Indonesia, tanpa terkecuali jamaah Umrah. Berat karena, mereka terpaksa ‘tutup kantor’ sejak Maret 2020. Pasalnya, 27 Februari 2020, Arab Saudi sudah menerapkan lockdown akibat pandemi covid-19. Aktivitas biro haji, dan umrah praktis terhenti karena pandemi covid-19 melanda dunia.

Pemerintah Arab Saudi merevisi batas usia maksimal calon jamaah umrah. Sebelumnya, Saudi menetapkan hanya yang berusia 18-50 tahun yang bisa menjalankan umrah, kini calon jamaah berusia maksimal 60 tahun juga bisa berangkat.

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag menggelar sosialisasi pedoman umrah pada masa pandemi kepada para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sosialisasi digelar untuk PPIU yang beroperasi di wilayah Bogor, persisnya 11 PPIU Kab Bogor dan 8 PPIU Kota Bogor. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease. Dia meminta agar KMA ini dijadikan rujukan bersama para PPIU dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

Template Brosur :BROSUR Link Pendaftaran : Pendaftaran Umrah *Link hanya untuk anggota Himpuh, tidak di-share pada jamaah