PPIU

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), di Aula Lantai II Gedung PLHUT Kemenag Pati

Sehubungan dengan banyaknya travel umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khsusus (PIHK) yang terkadang disertai dengan permasalahan yang menyelimuti,  perlu dilakukan pengawasan dan monitoring oleh Kementerian Agama secara berkala.

Kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi berbuah manis. Otoritas penerbangan Arab Saudi telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya. Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan menyatakan sedang sedang membuat aturan serta teknis pelaksanaan dalam hal protokol kesehatan (Prokes) saat menjalankan ibadah umroh. "Protokol sedang proses untuk difinalkan," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi kepada Republika.co.id, Senin (11/10)

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi kembali bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Esham Altsaqafi. Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.

Para penyelenggara ibadah haji, dan umrah di Tanah Air bersikap menunggu kapan pintu Arab Saudi dibuka. Karena itu, mereka tidak terlalu antusias menanggapi pengumuman Otoritas Arab Saudi, Senin (5/4/2021), tentang pihak mana saja yang diizinkan melakukan umrah sepanjang tahun dari awal Ramadan 1442 Hijriyah. Secara resmi belum ada izin bagi Indonesia memasuki Mekah, dan Madinah. Jadi, kecil kemungkinan ada jemaah Umrah Ramadan 2021 dari Indonesia.

Ini derita pelaku usaha penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Rabu (3/2/2021), Saudi Arabia menutup lagi akses masuk bagi 20 negara, termasuk Indonesia, tanpa terkecuali jamaah Umrah. Berat karena, mereka terpaksa ‘tutup kantor’ sejak Maret 2020. Pasalnya, 27 Februari 2020, Arab Saudi sudah menerapkan lockdown akibat pandemi covid-19. Aktivitas biro haji, dan umrah praktis terhenti karena pandemi covid-19 melanda dunia.

Pemerintah Arab Saudi merevisi batas usia maksimal calon jamaah umrah. Sebelumnya, Saudi menetapkan hanya yang berusia 18-50 tahun yang bisa menjalankan umrah, kini calon jamaah berusia maksimal 60 tahun juga bisa berangkat.

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag menggelar sosialisasi pedoman umrah pada masa pandemi kepada para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sosialisasi digelar untuk PPIU yang beroperasi di wilayah Bogor, persisnya 11 PPIU Kab Bogor dan 8 PPIU Kota Bogor. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease. Dia meminta agar KMA ini dijadikan rujukan bersama para PPIU dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

Template Brosur :BROSUR Link Pendaftaran : Pendaftaran Umrah *Link hanya untuk anggota Himpuh, tidak di-share pada jamaah

Peserta Umrah wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat terdampak penyakit Covid-19 (KMA No. 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Umrah pada masa pandemi Covid-19.

LAMPIRAN : File Lampiran

Link draft surat pernyataan : SURAT PERNYATAAN Link Form Persetujuan : FORM PERSETUJUAN

HIMPUH mempersembahkan webinar bertajuk " Umrah di tengah pandemi, Mungkinkah ? " yang in sya Allah akan diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB. Link pendaftaran : https://s.id/himpuh-pendaftaranwebinar. Webinar ID dan password akan dikirim 30 menit sebelum acara dimulai.

Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) terhitung mulai Agustus 2020 mendapatkan mandat untuk mengurus izin biro perjalanan umrah. Pelimpahan pengurusan izin biro umrah ke BKPM dari sebelumnya Kementerian Agama itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Ada tiga isu utama yang belakangan berkembang dan sangat perlu menjadi perhatian para penyelenggara perjalanan ibadah Umrah dan Haji. Pertama mengenai Omnibus Law, yang mana jika RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU maka dapat dipastikan PPIU dapat dimiliki oleh WNI Non Muslim bahkan Warga Negara Asing. Kedua tentang Rancangan Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji KHusus dan yang terbaru adalah Rancangan Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.