Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar rapat dengan semua asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), Jumat (5/6).

tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2020

Pemerintah Indonesia menunggu keputusan Arab Saudi hingga 1 Juni 2020 untuk menentukan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M .  Keputusan ini diambil, usai Menteri Agama Fachrul Razi berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/05) siang ini.

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait keputusan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag menyampaikan Pemerintah Indonesia memberi tenggat waktu hingga  20 Mei 2020 untuk menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi terus melakukan upaya komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan kepastian pelaksanaan Ibadah haji tahun 1441H/2020M.

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar Rapat Kerja secara virtual. Rapat Kerja dengan agenda Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M diikuti oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi beserta jajaran unit eselon I dan II Kemenag Pusat.

Cek bandara yang masih buka dalam masa pandemi Covid-19, rules penerbangan, dll

Pada tanggal 27 Februari 2020 ketika secara terbuka Indonesia masuk dalam daftar 25 negara yang ditolak untuk masuk ke Saudi Arabia, saat itu di Indonesia sendiri belum ada catatan kasus Covid-19. Saat ini pertumbuhan orang yang terpapar di Saudi Arabia juga terus mengalami peningkatan. Di Kota Mekkah hingga 22 April 2020 sudah 3.172 orang yang terpapar positif Covid-19, sedangkan di Medinah 2.145 orang dan Jeddah 2.049 orang. 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal, yang akan merombak 79 Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah! Draft RUU tentang Cipta Karya telah diserahkan ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 dan pembahasannya akan melibatkan tujuh komisi dalam 11 klaster. Jika RUU ini disahkan, maka kelak PPIU bisa dimiliki oleh Warga Negara Asing dan meniadakan hak eksklusif PPIU/PIHK pelaku usaha muslim lokal.!

Covid-19 Data