Marwah PPIU-PIHK

Usai salam terakhir, udara masih dingin. Jamaah keluar masjid pelan-pelan. Seorang teman---yang selalu memanggil saya Gus---menyapa sambil menuruni tangga, sandal masih setengah terseret.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Muzakir menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan memeriksa keuangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan perdebatan serius soal unsur kerugian negara.

Akademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum.

Bahkan di kalangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perbedaan sikap tak terelakkan.

Semangat Advokasi Indonesia (SAI) menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang negara yang digunakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024.

“Ka‘bah adalah urusan Allah, tetapi menjaga kehormatan dan kesejahteraan umat adalah urusan kita.” – Hikmah Abu Muthalib saat menghadapi Abrahah, peristiwa Ashabul Fîl.

Belakangan ini, penanganan kasus terkait perkara korupsi di Indonesia menuai beragam sorotan. Sebut saja mulai kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, hingga yang terbaru Yaqut Cholil. Ketiga kasus tersebut menimbulkan pro-kontra bahkan keresahan di masyarakat. Di satu sisi, publik mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan ketika langkah penegakan hukum justru menyasar ranah kebijakan administratif, yang seharusnya tidak serta-merta bisa ditarik ke ranah pidana.

Dugaan jual beli kuota haji khusus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita perhatian publik. Namun di tengah hiruk pikuk pemberitaan itu, suara dari kalangan penyelenggara haji khusus mulai menyeruak: mereka menegaskan bukanlah pelaku korupsi, melainkan korban dari sistem yang kotor dan menekan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto baru-baru ini mengumumkan bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.