Marwah PPIU-PIHK

“Ka‘bah adalah urusan Allah, tetapi menjaga kehormatan dan kesejahteraan umat adalah urusan kita.” – Hikmah Abu Muthalib saat menghadapi Abrahah, peristiwa Ashabul Fîl.

Belakangan ini, penanganan kasus terkait perkara korupsi di Indonesia menuai beragam sorotan. Sebut saja mulai kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, hingga yang terbaru Yaqut Cholil. Ketiga kasus tersebut menimbulkan pro-kontra bahkan keresahan di masyarakat. Di satu sisi, publik mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan ketika langkah penegakan hukum justru menyasar ranah kebijakan administratif, yang seharusnya tidak serta-merta bisa ditarik ke ranah pidana.

Dugaan jual beli kuota haji khusus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita perhatian publik. Namun di tengah hiruk pikuk pemberitaan itu, suara dari kalangan penyelenggara haji khusus mulai menyeruak: mereka menegaskan bukanlah pelaku korupsi, melainkan korban dari sistem yang kotor dan menekan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto baru-baru ini mengumumkan bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.