7 Alasan Suara PIHK Terbelah di Kasus Dugaan Korupsi Haji

HIMPUHNEWS - Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hanya berkembang sebagai perkara hukum, tetapi juga menjelma menjadi fenomena sosial. Opini publik terbelah tajam. Bahkan di kalangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perbedaan sikap tak terelakkan.

Sebagian pihak langsung meyakini adanya praktik korupsi, sementara yang lain menilai tuduhan tersebut terlalu dini dan sarat tafsir. Polarisasi ini tidak muncul begitu saja. Setidaknya ada tujuh faktor utama yang menjelaskan mengapa suara publik, termasuk pelaku usaha haji, terpecah.

1. Wilayah Hukum yang Abu-Abu

Berbeda dengan kasus suap tangkap tangan atau korupsi anggaran yang kasat mata, perkara ini berangkat dari perbedaan tafsir hukum terkait pembagian kuota haji tambahan. Satu pihak menilai kebijakan tersebut melanggar ketentuan tertentu, sementara pihak lain menganggapnya sah karena berlandaskan pasal dan keputusan resmi. Ketika hukum berada di wilayah abu-abu, publik awam pun kesulitan menentukan pijakan.

2. Pengaruh Pemberitaan Media

Sebagian media sejak awal menggunakan diksi “korupsi” tanpa penjelasan memadai bahwa perkara ini masih sebatas dugaan dan belum diputus pengadilan. Di benak publik, korupsi identik dengan pencurian uang negara. Padahal, yang dipersoalkan dalam kasus ini adalah kebijakan pembagian kuota, bukan langsung soal aliran dana ke rekening pribadi. Penyederhanaan narasi inilah yang memperlebar jurang persepsi.

3. Pernyataan Pejabat yang Minim Konteks

Di tengah proses hukum berjalan, muncul komentar dari sejumlah pejabat dan tokoh publik yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan haji. Pernyataan normatif, emosional, bahkan politis, kerap disampaikan seolah-olah sebagai kesimpulan akhir. Minimnya pemahaman teknis tentang sistem haji justru memperkeruh suasana dan membentuk opini publik yang prematur.

4. Rendahnya Literasi Tata Kelola Haji

Tidak banyak masyarakat memahami bahwa penyelenggaraan haji diatur oleh berlapis regulasi: undang-undang, peraturan menteri, kesepakatan internasional dengan Arab Saudi, hingga kondisi teknis di lapangan. Dalam situasi tertentu, kebijakan haji kerap diambil dalam kondisi darurat dan penuh kompromi. Namun publik cenderung melihatnya secara hitam-putih: benar atau salah.

5. Faktor Emosional Jemaah

Jemaah haji reguler yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun cenderung mudah merasa dirugikan, sehingga lebih cepat menerima narasi adanya penyimpangan. Sebaliknya, jemaah haji khusus dan pelaku usaha haji melihat realitas teknis yang berbeda, sehingga lebih kritis terhadap tuduhan. Pengalaman personal ini membentuk sikap bahkan sebelum fakta hukum diuji.

6. Belum Adanya Putusan Pengadilan

Selama pengadilan belum menjatuhkan putusan, ruang tafsir akan selalu terbuka. Kekosongan kepastian hukum sering diisi oleh asumsi, opini, dan prasangka. Di sinilah polarisasi tumbuh subur: satu pihak merasa bukti sudah cukup, pihak lain menilai vonis dini sebagai ketidakadilan.

7. Kebijakan Disamakan dengan Kejahatan

Tidak semua kebijakan yang diperdebatkan otomatis merupakan tindak pidana. Namun dalam praktik, kebijakan yang dianggap keliru kerap disamakan dengan korupsi. Padahal hukum pidana mensyaratkan adanya niat jahat (mens rea) dan keuntungan melawan hukum, bukan sekadar perbedaan tafsir atau kontroversi kebijakan.

Kesimpulan

Polarisasi dalam kasus kuota haji menunjukkan bahwa perkara ini bukan semata-mata soal hukum, tetapi juga ujian kedewasaan publik. Masyarakat berhak bersikap kritis, namun tetap dituntut adil dan proporsional.

Menghormati proses hukum berarti menahan diri dari vonis dini, sekaligus membuka ruang diskusi yang berimbang dan berbasis pengetahuan. Selama proses hukum berjalan, menjaga akal sehat bersama menjadi kunci agar keadilan memiliki ruang untuk bekerja sebagaimana mestinya.

Penulis: A. Bajuri
FK Patuh Jawa Timur