Tak Sekadar Soal Kuota, Ini Dampak Besar Jika Gugatan Haji Khusus Dikabulkan

Penghapusan Pasal 64 Ayat (2) UU PIHU Dinilai Berpotensi Memicu Ketidakpastian Hukum hingga Mengganggu Keberangkatan Jemaah

HIMPUHNEWS — Gugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus sebesar 8 persen yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya memunculkan perdebatan mengenai keadilan akses keberangkatan haji. Di balik proses hukum tersebut, Forum lintas asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah (PIHU) nasional memetakan sejumlah risiko yang dinilai dapat muncul apabila ketentuan itu dihapus atau diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) yang menjadi dasar konsolidasi forum lintas asosiasi PIHU, disebutkan bahwa perkara pengujian materi Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) memiliki dampak langsung terhadap calon jemaah haji khusus, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), tenaga kerja, asosiasi pelaku usaha, hingga keberlangsungan ekosistem penyelenggaraan haji khusus di Indonesia. 

Karena itu, asosiasi menilai Mahkamah Konstitusi perlu memperoleh gambaran yang utuh mengenai dampak hukum, operasional, ekonomi, dan perlindungan jemaah sebelum memutus perkara tersebut.

Asosiasi Petakan Enam Skenario Putusan MK

Dalam keterangannya, Forum Lintas Asosiasi PIHU telah menyusun enam kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi beserta risiko yang dapat timbul apabila gugatan terhadap kuota haji khusus dikabulkan maupun ditolak. Analisis tersebut disiapkan sebagai bahan untuk memberikan pandangan yang komprehensif kepada Majelis Hakim Konstitusi. 

Skenario pertama adalah apabila permohonan dikabulkan sepenuhnya. Dalam kondisi tersebut, asosiasi menilai dasar hukum mengenai persentase kuota haji khusus berpotensi hilang. Untuk mengantisipasi dampaknya, asosiasi mengusulkan agar disiapkan aturan transisi sekaligus memberikan perlindungan terhadap jemaah yang telah terdaftar dalam sistem haji khusus. 

Skenario berikutnya adalah apabila angka kuota 8 persen dibatalkan. Menurut pandangan asoiasi, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai besaran kuota haji khusus pada masa mendatang. Karena itu, asosiasi mengusulkan adanya batas kuota sementara sampai pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap undang-undang. 

Kemudian, apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersyarat (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional), asosiasi memperkirakan akan muncul kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh PIHK. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara perlu menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP), kontrak kerja sama, hingga mekanisme pelaporan sesuai ketentuan baru. 

Forum Lintas Asosiasi PIHU juga mengantisipasi kemungkinan putusan yang langsung berlaku efektif. Dalam kondisi tersebut, asosiasi menilai terdapat risiko terganggunya proses keberangkatan jemaah maupun kontrak yang telah dibuat dengan berbagai mitra. Untuk itu, diperlukan langkah pendataan secara cepat serta negosiasi dengan seluruh mitra yang terdampak. 

Sementara apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, norma mengenai kuota haji khusus tetap berlaku sehingga asosiasi menilai perlu dilakukan penguatan data dan tata kelola penyelenggaraan. Adapun apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), Asosiasi menyebut masih terdapat potensi munculnya gugatan baru sehingga perlu disiapkan kajian hukum serta bukti empiris yang lebih komprehensif. 

Tak Hanya Membela PIHK, Asosiasi Ingin Lindungi Jemaah

Dalam keterangannya, Forum Lintas Asosiasi PIHU menegaskan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan penyelenggara haji khusus, bahwa terdapat sejumlah aspek yang ingin disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi apabila diterima sebagai Pihak Terkait.

Di antaranya mengenai kedudukan dan fungsi PIHK dalam sistem penyelenggaraan haji nasional, perlindungan hukum terhadap jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan melakukan pembayaran, perbedaan objektif antara penyelenggaraan haji reguler dan haji khusus, dampak hukum, operasional, ekonomi, dan sosial apabila kuota 8 persen dihapus, hingga risiko kekosongan hukum terhadap pengaturan kuota haji khusus. Asosiasi juga akan menawarkan alternatif penguatan tata kelola tanpa menghilangkan keberadaan penyelenggaraan haji khusus. 

Selain mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, Forum Lintas Asosiasi PIHU juga memuat opsi penyampaian Amicus Curiae atau sahabat pengadilan. Mekanisme tersebut memungkinkan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan hakim. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa praktik Amicus Curiae telah dikenal dalam praktik hukum meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. 

Siapkan Tim Hukum, Ahli hingga Bukti Persidangan

Untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, asosiasi telah menyusun sejumlah langkah yang akan dilakukan. Tahapan tersebut meliputi konsolidasi asosiasi dan pelaku usaha yang berkepentingan langsung, penunjukan tim hukum dan kuasa hukum, pengumpulan data hukum, operasional, ekonomi, dan data jemaah haji khusus, penyusunan permohonan sebagai Pihak Terkait beserta keterangan tertulis, penyusunan daftar bukti, pemilihan ahli maupun saksi, hingga pendampingan selama seluruh tahapan persidangan. 

Forum Lintas Asosiasi PIHU juga menyiapkan berbagai data yang akan dipersidangkan, antara lain legalitas asosiasi, daftar anggota PIHK beserta izin penyelenggaraannya, data jemaah haji khusus yang telah terdaftar, data kuota dan masa tunggu, struktur layanan haji khusus, kontrak dan pembayaran, tenaga kerja, mitra usaha, hingga kajian akademik dan pendapat para ahli. 

Adapun rencana tindak lanjut yang telah disusun meliputi penetapan asosiasi yang bertindak sebagai Pihak Terkait, penunjukan kuasa hukum, penyusunan permohonan dan daftar bukti, pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, persiapan ahli dari berbagai bidang, termasuk hukum tata negara, hukum konstitusi, ekonomi syariah, pengelolaan keuangan haji, hukum Islam, hingga tata kelola penyelenggaraan haji, sebelum akhirnya menyampaikan kesimpulan setelah proses persidangan selesai. 

Asosiasi menegaskan bahwa mereka mewakili hampir seluruh pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus sekaligus calon jemaah haji khusus di Indonesia. Karena itu, keterlibatan sebagai Pihak Terkait dinilai penting agar Mahkamah Konstitusi memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kedudukan jemaah haji khusus, tanggung jawab PIHK, dampak penghapusan norma, serta kebutuhan menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji nasional.