PPIU

Peserta Umrah wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat terdampak penyakit Covid-19 (KMA No. 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Umrah pada masa pandemi Covid-19.

LAMPIRAN : File Lampiran

Link draft surat pernyataan : SURAT PERNYATAAN Link Form Persetujuan : FORM PERSETUJUAN

HIMPUH mempersembahkan webinar bertajuk " Umrah di tengah pandemi, Mungkinkah ? " yang in sya Allah akan diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB. Link pendaftaran : https://s.id/himpuh-pendaftaranwebinar. Webinar ID dan password akan dikirim 30 menit sebelum acara dimulai.

Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) terhitung mulai Agustus 2020 mendapatkan mandat untuk mengurus izin biro perjalanan umrah. Pelimpahan pengurusan izin biro umrah ke BKPM dari sebelumnya Kementerian Agama itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Ada tiga isu utama yang belakangan berkembang dan sangat perlu menjadi perhatian para penyelenggara perjalanan ibadah Umrah dan Haji. Pertama mengenai Omnibus Law, yang mana jika RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU maka dapat dipastikan PPIU dapat dimiliki oleh WNI Non Muslim bahkan Warga Negara Asing. Kedua tentang Rancangan Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji KHusus dan yang terbaru adalah Rancangan Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Artikel ini merupakan catatan pertemuan antara Kementerian Agama RI dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK pada tanggal 12 Maret 2020, yang juga dihadiri oleh Himpuh serta asosiasi PPIU/PIHK lainnya, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Keimigrasian, maskapai penerbangan serta pihak Asuransi.

Askrida Syariah jamin asuransi jamaah yang terdampak atas ditangguhkannya sementara akses masuk ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan ziarah (per 27 Februari 2020) tetap bisa digunakan jika jamaah berangkat kembali kelak.

Pemerintah Saudi Arabia pada tanggal 27 Februari 2020 mengumumkan penangguhan sementara akses masuk warga negara asing ke wilayah Arab Saudi untuk tujuan Umrah dan wisata.

Hasil rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian / Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, maskapai penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah Umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah Umrah dan ziarah.

Sehubungan dengan ditangguhkannya untuk sementara akses masuk bagi warga negara asing ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan ziarah, Kementerian Perhubungan RI meminta kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s/d 10 untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengetahui dan memahami larangan tersebut.

Indonesia masuk dalam daftar 25 negara yang penerbangannya dilarang masuk ke Saudi Arabia dalam raga langkah pencegahan menyebarnya penyakit Covid-19.

Covid-19 Data

Anggaran Rumah Tangga Himpuh : Akta Tanggal Notaris Keterangan Dokumen Akta No. 03 24 Okt 2016 Robin Dwijorumantyo Zakharia SH, M.Kn,

Arsip Anggaran Dasar Himpuh.