Mitigasi Pasca Penghentian Sementara Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19
PENGHENTIAN SEMENTARA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH TAHUN 2020 PASCA PANDEMI COVID-19
Artikel ini dibuat sebagai catatan pertemuan antara Kementerian Agama RI dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK pada tanggal 12 Maret 2020, yang juga dihadiri oleh Himpuh serta asosiasi PPIU/PIHK lainnya, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Keimigrasian, maskapai penerbangan serta pihak Asuransi.
ABSTRAK
Wabah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 / SARS-CoV-2 (penyakitnya disebut sebagai COVID-19) dimulai di kota Wuhan, provinsi Hubei, China terdeteksi sejak akhir Desember 2019 lalu, dan terus berkembang hingga saat sekarang ke seantero dunia. Chinese Center of Disease Control Prevention mengatakan virus ini menjangkit manusia terbanyak di rentang usia 30-79 tahun (87%).
Positif Terjangkit |
Jumlah Negara Terjangkit |
Sembuh |
Meninggal Dunia |
126.258 orang |
116 negara |
68.286 orang |
4.638 orang |
* sumber : https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (data per 12 Maret 2020, 15:00 WIB)
Walaupun COVID-19 ini tingkat kematiannya (sekitar 3,6%) tidak seganas penyakit sejenis yang disebabkan Coronavirus lainnya seperti SARS-CoV (tahun 2003, dengan tingkat kematian 10%) dan MERS-CoV (tahun 2012, dengan tingkat kematian 34%), namun dampak yang ditimbulkannya justru lebih mendunia karena persebarannya yang sangat cepat. Dalam kurun waktu 65 hari saja sudah 126 ribu orang lebih yang terjangkit di lima benua!
Salah satu sektor yang terdampak adalah pariwisata. COVID-19 sudah berhasil membatalkan ratusan ribu penerbangan di dunia, juga membatalkan jutaan orang yang sudah terkonfirmasi untuk berwisata ke tempat-tempat indah di belahan bumi ini, termasuk perjalanan ibadah Umrah.
Pada tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Saudi Arabia (tiba-tiba) menangguhkan sementara akses bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah Saudi Arabia dengan tujuan Umrah dan wisata (referensi : Circular yang dikeluarkan secara resmi oleh General Authority of Civil Aviation Saudi Arabia). Tidak kurang dari 25 negara termasuk Indonesia harus menelan pil pahit kebijakan tersebut. Di Saudi Arabia sendiri saat ini tercatat 45 orang positif mengidap COVID-19 (data per 12 Mar 2020).
Pada saat bersamaan, masih terdapat 36.012 jamaah Umrah Indonesia yang siap untuk berangkat dalam rangka melaksanakan ibadah Umrah, dimana sebagian besar diantaranya bahkan sudah memiliki tiket penerbangan serta visa Umrah. Nasib mereka menjadi tidak jelas, mengingat pemerintah Saudi Arabia belum bisa menyampaikan kepastian kapan Umrah dibuka kembali.
Informasi penangguhan sementara akses masuk ke wilayah Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan Wisata ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia-Jeddah, Saudi Arabia melalui Press Release Nomor 1099/KONS/02/2020 tertanggal 28 Februari 2020.
Kemudian beredar berbagai informasi lain yang simpang siur tanpa validasi, ada yang menyampaikan Umrah dibuka kembali pada 15 Maret 2020, informasi lain menyebutkan ditutup hingga 30 Mei 2020, dan yang sedang viral disebutkan Umrah akan ditutup selama 1 tahun. KJRI Jeddah kembali mengeluarkan siaran pers Nomor 1125./PSB/03/2020 yang menegaskan bahwa Pemerintah Saudi Arabia belum mencabut kebijakan penundaan akses masuk jamaah Umrah.
Keresahan makin dirasakan kalangan penyelenggara perjalanan ibadah Umrah, ketika pada tanggal 4 Maret 2020 Masjid Nabawi Medinah dan area Thawaf-Sa'i di Masjidil Haram Mekkah mendadak ditutup, tanpa ada kejelasan kapan akan dibuka kembali. Sempat beredar informasi area-area tersebut kembali buka, namun kenyataan dilapangan tidak demikian. Beberapa jamaah Umrah anggota Himpuh ada yang hingga saat ini sudah melaksanakan Thawaf namun belum bisa ber-Sa'i karena wilayah Mas'a masih ditutup.
Menyikapi kondisi yang ada, Himpuh merasa perlu untuk melakukan pendataan sejak dini serta merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dampak ditutupnya Umrah bagi para pelaku usaha penyelenggara ibadah Umrah, terlebih lagi jika hal ini merambat juga ke penyelenggaraan ibadah Haji.
Anggota Himpuh diminta untuk segera menyampaikan data jamaahnya, baik yang sudah memiliki tiket penerbangan maupun yang baru sebatas melakukan deposit, melalui link himpuh.or.id/penutupanvisa
PENDAHULUAN
Saat ini terdapat tidak kurang dari 980 perusahaan aktif yang sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Disamping itu juga terdapat 329 perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Secara otomatis pemegang izin PIHK adalah juga PPIU. Dari data tersebut, 129 PPIU (13,1%) dan 176 PIHK (53,5%) adalah anggota Himpuh. Selebihnya tersebar di 4 asosiasi lainnya, dan ada juga perusahaan yang belum bergabung dengan asosiasi manapun.
Penyelenggara Umrah |
Penyelenggara Haji Khusus |
980 perusahaan |
329 perusahaan |
Sumber : https://umrahcerdas.kemenag.go.id/home/travel (data per 12 Maret 2020)
Para penyelenggara ini sudah memasarkan produk jasanya jauh-jauh hari, rata-rata 3-6 bulan sebelum tanggal keberangkatan yang tercantum di brosur mereka. Dengan pola penjualan mencantumkan keberangkatan setidaknya hingga bulan Ramadhan, ada juga sebagian kecil yang membuka pendaftaran Umrah hingga di bulan Syawal (1 bulan setelah Ramadhan). Dan bisa dipastikan sebagian besar kursi sudah terisi penuh 30 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Program perjalanannya pun beragam. Ada Umrah reguler dengan durasi 9-15 hari, ada juga Umrah plus wisata Muslim (perjalanan Umrah yang dirangkai dengan kunjungan ke negara lain seperti Turki, Palestina, Mesir, Dubai, Jordan, Uzbekistan dan sebagainya) berdurasi di atas 9 hari.
Tidak kurang dari 15 maskapai penerbangan yang melayani para jamaah Umrah ini, dan hampir semuanya memiliki jadwal penerbangan daily / berangkat setidaknya setiap hari 1x penerbangan, 7x seminggu. Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah ini juga melibatkan ratusan hotel di dua kota suci Mekkah-Medinah, ribuan armada transportasi lokal, ratusan provider Visa Umrah, ratusan perusahaan catering lokal, ratusan pembimbing ibadah, tak ketinggalan juga jasa pendukung lainnya seperti penyedia perlengkapan Umrah (koper, kain ihram, mukena, kantong sandal, seragam batik dan sebagainya ) yang kesemuanya adalah UKM.
Jika menilik data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Haji Saudi Arabia (Umrah Indicator Weekly), jumlah jamaah asal Indonesia yang melaksanakan ibadah Umrah sudah mencapai angka 440 ribu jiwa lebih. Angka ini dihitung semenjak musim Umrah tahun 1441 Hijriyah dibuka pada tanggal 1 Muharam, yaitu antara 31 Agustus 2019, hingga 26 Desember 2019. Apabila dirata-ratakan, maka setidaknya ada 110 ribu jamaah Umrah per-bulannya. Musim Umrah tahun 1441 Hijriah akan berakhir di tanggal 29 Syawal / 1 Juni 2020. Artinya, seharusnya Umrah masih akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan!
Jumlah jamaah Umrah lima tahun terakhir :
Musim Umrah Tahun |
Jumlah Jamaah |
2015 |
717.000 |
2016 |
818.000 |
2017 |
858.933 |
2018 |
1.005.802 |
2019 |
974.650 |
2020 |
443.879 (1 Sep-31 Des2019) |
530.702 (hingga 26 Feb 2020) |
Sumber : https://www.haj.gov.sa/en/News/Details/12446
Dari informasi tabel di atas, dapat dihitung perkiraan jumlah jamaah Umrah Indonesia yang terhadang kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk ber-Umrah. Dengan asumsi hingga 26 Februari 2020 terdapat 530 ribu jamaah Umrah (sumber data : Kemenag RI), maka jikalau angka pesimis jumlah jamaah Umrah Indonesia musim 1441 Hijriyah adalah 900 ribu orang, dapat disimpulkan di musim tersebut masih tersisa paling sedikit 370 ribu calon jamaah Umrah yang siap berangkat.
Kondisi pelataran Thawaf pasca ditutupnya Umrah
PERMASALAHAN
Pada tanggal 27 Februari 2020, sebanyak 2.393 calon jamaah Umrah asal Indonesia mengalami gagal berangkat akibat dampak penangguhan sementara akses masuk warga negara asing ke wilayah Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan wisata. Ribuan jamaah ini tersebar di beberapa embarkasi (Jakarta, Solo, Surabaya, Makassar, palembang dan Medan). Di saat yang sama 1.685 calon jamaah Umrah juga mengalami hal yang sama. Nasib mereka jauh lebih buruk karena sudah berada sangat dekat dengan Saudi Arabia, yaitu di negara transit seperti Abu Dhabi, Dubai, Muscat, dan ada juga yang masih transit di Singapore namun harus dikembalikan ke Indonesia.
Hingga 15 Maret 2020 nanti, masih terdapat hampir 2.000 jamaah Umrah Indonesia yang masih berada di Indonesia (sumber : Kementerian Agama RI). Data dari Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan lebih banyak lagi, yaitu 3.500 jamaah Umrah di Saudi Arabia serta 353 jamaah yang sore ini akan kembali ke Tanah Air dari Palestina.
Pasca 27 Februari 2020 kelabu, didapatkan data 36.012 (sumber data : Siskopatuh Kementerian Agama RI) calon jamaah Umrah Indonesia telah terdaftar dan terjadwal untuk berangkat menunaikan ibadah Umrah antara 28 Februari hingga akhir Mei 2020, dimana 13.669 calon jamaah Umrah tersebut adalah jamaah anggota Himpuh.
Angka di atas baru memperhitungkan jamaah yang sudah terdaftar dengan asumsi sudah melakukan setoran Rp. 20 juta ke PPIU melalui Siskopatuh, belum memperhitungkan calon jamaah Umrah lainnya yang akan terdaftar, mengingat PPIU jauh-jauh hari sudah melakukan reservasi di maskapai penerbangan dan hotel untuk tanggal keberangkatan selama satu musim Umrah.
Jika merujuk harga minimal penjualan paket Umrah adalah Rp. 20 juta per orang, maka perkiraan nilai kerugian yang dialami oleh anggota Himpuh saja sudah mencapai angka Rp. 271 miliar. Dengan asumsi potensi jamaah Umrah asal Indonesia yang akan berangkat di bulan Maret hingga Mei 2020 adalah 370 ribu orang, dalam skala Nasional perkiraan kerugian para penyelenggara perjalanan ibadah Umrah akan mencapai Rp.7,4 triliun!
Dan Sayangnya di media massa terlanjur beredar informasi bahwa seolah akibat kondisi keadaan Kahar / force majeure, maka penyelenggara wajib mengembalikan seluruh dana yang telah dibayarkan oleh calon jamaah Umrahnya tanpa potongan sama sekali (hasil rapat koordinasi Kementerian Agama RI pada 28 Februari 2020). Padahal kenyataan di lapangan tidak demikian adanya. Tidak semua pihak maskapai penerbangan berkenan mengembalikan dana tiket pesawat secara utuh, demikian halnya dengan visa, hotel dan asuransi. Di satu sisi, penyelenggara sudah melakukan transaksi ke para vendornya (penerbangan, hotel, transportasi dll), di sisi lain calon jamaah Umrah bisa jadi tidak bisa menunda keberangkatannya dan menempuh jalan refund. Yang berarti para penyelenggara harus siap menalangi dana jamaahnya.
Setidaknya ada lima komponen biaya dalam penyelenggaraan ibadah Umrah, yaitu :
- Penerbangan;
- Akomodasi (hotel, konsumsi, transportasi darat);
- Visa (termasuk di dalamnya asuransi dari provider Indonesia dan provider Saudi Arabia);
- Perlengkapan;
- Lain-lain.
Jika dipetakan kelima komponen utama tersebut, akan didapatkan permasalahan di sisi para penyelenggara sebagai berikut :
- Penerbangan
Calon jamaah Umrah yang mengalami gagal berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 menuntut untuk diberangkatkan kembali atau meminta pengembalian dana. |
|
Permasalahan :
|
Calon jamaah Umrah yang sudah berangkat menggunakan penerbangan transit, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia. |
|
PPIU sudah melakukan deposit untuk penerbangan pasca 27 Februari 2020. |
|
Reservasi dan transaksi pembayaran (full payment maupun deposit) dilakukan PPIU melalui pihak ketiga / agen.. |
|
Ketentuan Penerbangan :
Citilink |
|
Etihad Airways |
|
Ethiopian Airlines |
|
Flynas |
|
Garuda Indonesia |
|
Lion Airlines |
|
Malaysia Airlines |
|
Oman Air |
|
Royal Brunei |
|
Scoot Tiger Air |
|
Srilanka Air |
|
Turkish Airlines |
|
:
Rekapitulasi ketentuan maskapai penerbangan :
Maskapai Penerbangan |
Refund Deposit |
Refund Full |
Ganti Tanggal |
Ganti Rute |
Catatan |
Citilink |
TBC |
EMD |
Ok |
X |
Reschedule 1 bulan setelah Umrah dibuka |
Emirates |
TBC |
EMD |
X |
`X |
s/d keberangkatan 15 Mar 2020 |
Etihad Airways |
Ok |
EMD |
1x |
1x |
s/d keberangkatan 30 Jun 2020 |
Ethiopian Airlines |
Roll Over |
EMD |
s/d 31 Des 2020 |
X |
- |
Flynas |
Ok |
EMD |
Mulai 1 Sep 2010 |
X |
- |
Garuda Indonesia |
Ok |
EMD |
1x |
1x |
s/d keberangkatan 30 Jun 2020 |
Lion Airlines |
Ok |
EMD |
Ok |
X |
Sampai batas waktu tak terhingga |
Malaysia Airlines |
TBC |
EMD |
s/d 31 Aug 2020 |
X |
- |
Oman Air |
X |
EMD |
s/d 1 tahun |
x |
- |
Royal Brunei |
TBC |
Ok |
Ok |
X |
- |
Saudi Airlines |
Ok |
Ok |
1x |
Ok |
s/d keberangkatan 15 Apr 2020 |
Scoot Air |
Ok |
Ok |
s/d 31 Aug |
s/d 31 Aug |
s/d keberangkatan 30 Apr 2020 |
Srilanka Air |
Roll Over |
Ok |
1x |
X |
s/d keberangkatan 30 Apr 2020 |
Turkish Airlines |
Roll over |
EMD |
1x |
1x |
Berlaku 1 tahun dari tanggal Issued |
PENERBANGAN UMRAH YANG TERDAMPAK
Penerbangan yang melayani sektor Umrah (data keberangkatan dari Jakarta) :
Maskapai |
Kode |
Ke Jeddah (per hari) |
Ke Medinah (per hari) |
Catatan |
Garuda Indonesia |
GA |
GA980 11:30 GA982 16:30 |
GA960 15:25 |
Langsung |
Flynas |
XY |
XY983 10:50 |
XY983 10:50 |
Langsung |
Lion Airlines |
JT |
JT116 08:55 |
N/A |
Langsung |
JT102 |
JT102 08:00 |
Sub-Med |
||
JT |
JT 11:45 |
Plm-Med |
||
JT 08:55 |
JT116 06:40 |
Bpn-Med |
||
Saudi Airlines |
SV |
SV823 01:30 SV817 11:00 SV819 18:05 |
SV825 13:30 |
Langsung |
Air Asia |
AK |
AK354 21:15 |
N/A |
Jkt-Kul-Jed |
Citilink |
QG |
QG526 13:40 |
N/A |
Via Surabaya |
Emirates |
EK |
EK359 00:40 EK357 17:55 |
EK359 00:40 EK357 17:55 |
Via Dubai |
Etihad Airways |
EY |
EY471 00:50 EY475 17:55 |
EY471 00:50 |
Via Abudhabi |
Etiophian Air |
ET |
ET629 21:05 |
N/A |
Via Adisababa |
Malaysia Airlines |
MH |
MH710 11:10 |
N/A |
Jkt-Kul-Jed |
MH872 15:50 |
N/A |
Sub-Kul-Jed |
||
MH865 15:45 |
N/A |
Kno-Kul-Jed |
||
Oman Airlines |
WY |
WY850 14:50 |
WY850 14:50 |
Via Muscat |
Royal Brunei |
BI |
- |
N/A |
Via BWN |
Royal Jordanian |
RJ |
RJ181 00:25 |
RJ181 00:25 |
Via Bangkok |
Scoot Air |
TR |
TR277 11:30 |
N/A |
Jkt-Sin-Jed |
TR263 10:15 |
N/A |
Sub-Sin-Jed |
||
TR-251 11:30 |
N/A |
Plm-Sin-Jed |
||
TR289 19:25 |
N/A |
Dps-Sin-Jed |
||
TR253 12:30 |
N/A |
Pku-Sin-Jed |
||
Srilanka Air |
UL |
UL365 14:25 |
N/A |
Via Colombo |
Turkish Airlines |
TK |
TK57 21:00 |
TK57 21:00 |
Via Istanbul |
Data di atas belum memperhitungkan jamaah Umrah yang berangkat langsung dari daerahnya melalui negara ketiga. Misal, jamaah asal Medan yang menggunakan penerbangan dengan rute Medan-Kuala Lumpur-Jeddah, atau penduduk Padang yang menggunakan penerbangan dengan rute Padang-Singapore-Jeddah, bisa juga penduduk Kepulauan Riau yang menggunakan ferry Batam-Singapore lalu melanjutkan penerbangan Singapore-Jeddah.
- Akomodasi
Jamaah Umrah kasus 27 Februari 2020 menuntut pengembalian biaya penginapan. |
|
Jamaah Umrah kasus 27 Februari 2020 extend di negara transit. |
|
PPIU sudah melakukan deposit / full payment untuk keberangkatan setelah 27 Februari 2020. |
|
Reservasi dan transaksi pembayaran (full payment maupun deposit) dilakukan PPIU melalui pihak ketiga / agen.. |
|
- Visa Umrah
Pemerintah Saudi melalui media sudah mengklarifikasi akan mengembalikan dana visa. |
|
PPIU Provider visa masih memiliki deposit di Muassasah Saudi Arabia |
|
- Asuransi
- Jamaah Umrah yang terdaftar melalui Siskopatuh secara otomatis terlindungi oleh Asuransi Perjalanan Umrah (Aspu), dengan pilihan premi Rp. 50.000 dan Rp. 150.000.
- Asuransi menjamin : medis, kecelakaan, santunan kematian, kehilangan bagasi, gagal berangkat.
- Jamaah Umrah secara otomatis juga dicover oleh Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan visa Umrah. Asuransi ini providernya dari perusahaan di Saudi Arabia dengan nilai premi sebesar SAR 89.
Jamaah Umrah kasus 27 Februari 2020 gagal berangkat, ada asuransi yang bisa mengcovernya, walaupun hanya sebagian kecil dari biaya yang timbul.. |
|
Manfaat asuransi (Siskopatuh) :
Asuransi dari provider di Saudi Arabia tidak bisa di claim. |
|
Manfaat asuransi yang di provide oleh Saudi Arabia :
- Lain-lain
Siskopatuh ditutup per 12 Maret 2020. |
|
Kemungkinan diperketatnya persyaratan jamaah Umrah pasca penyebaran COVID-19 |
|
Kemenag RI mewajibkan PPIU untuk memberangkatkan jamaah Umrah khususnya yang gagal berangkat pada 27 Februari 2020 dan jamaah terdaftar lainnya tanpa biaya tambahan |
|
Informasi dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia bahkan menyampaikan agar tidak mengizinkan orang dari luar Saudi Arabia untuk berkunjung hingga 30 Mei 2020 dan juga melarang penduduk setempat untuk (sementara) tidak melaksanakan ibadah Umrah.
SARAN :
Keseragaman aturan seluruh maskapai penerbangan terkait refund & reschedule tanpa biaya pinalti baik untuk deposit dan tiket yang sudah terbit. |
Meniadakan batas waktu reschedule dan tidak membatasi reroute. |
Menghimbau anggota Himpuh untuk tidak melakukan spekulasi memindahkan tanggal keberangkatan tanpa ada dasar yang kuat kapan pemerintah Saudi akan membuka kembali Umrah. |
Menghimbau anggota Himpuh mengambil langkah refund dan menjadwalkan kembali pemberangkatan Umrahnya di musim Umrah tahun berikutnya, diperkuat dengan surat dari Kementerian Agama RI. |
Melakukan komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia-Jakarta, untuk memperpanjang masa berlaku bagi visa Umrah yang sudah diterbitkan atau reissued visa Umrah sesuai tanggal keberangkatan yang baru atau refund biaya visa Umrah, diperkuat dengan dukungan dari Direktorat Regional Kementerian Luar Negeri RI, termasuk juga memperjuangkan hak claim untuk asuransi Saudi Arabia (Tawuniya) yang dikeluarkan bersamaan dengan visa Umrah. |
Melakukan komunikasi dengan pihak hotel, transportasi dan asuransi untuk memperingan resiko biaya yang akan menjadi beban anggota Himpuh. |
Meminta seluruh vendor asuransi mitra Kemenag RI agar dapat memperpanjang masa berlaku asuransinya bagi jamaah yang sudah terdaftar di Siskopatuh dan mempertimbangkan diberlakukannya ex gratia khususnya untuk jamaah Umrah 27 Februari 2020 dan calon jamaah Umrah setelahnya. |
Reschedule tidak dilakukan di Hi dan Peak season. |
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku