Wacana Pansus Haji Digulirkan, Begini Respon Kemenag

HIMPUHNEWS - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 yang diusulkan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI langsung ditanggapi Kementerian Agama (Kemenag). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh proses evaluasi, termasuk jika hak angket DPR benar-benar diwujudkan dalam bentuk Pansus.

"Kalaupun akhirnya dibentuk dan disahkan Pansus untuk evaluasi komprehensif, Kementerian Agama tentu akan mengikuti seluruh prosedurnya, baik evaluasi melalui Panja Haji di Komisi VIII DPR maupun melalui Pansus untuk lebih komprehensif perbaikannya," kata Hilman kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Menurut Hilman, Kemenag akan menyajikan data secara terbuka, termasuk menjelaskan upaya mitigasi dan penyelesaian masalah-masalah yang muncul selama operasional haji tahun ini.

"Kemenag akan menyajikan dan menjelaskan data yang ada sekaligus masalah, mitigasi dan proses penyelesaiannya pada masa operasional kemarin," lanjutnya.

Usulan pembentukan Pansus disampaikan oleh Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, dalam rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang IV tahun 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

Cucun menjelaskan, berbagai temuan selama pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi dasar urgensi pembentukan Pansus. Salah satu yang disorot adalah ketidaksesuaian data pengelompokan jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi.

"Keterlambatan penertiban, dan pendistribusian kartu Nusuk dan skema murur dan tanazul yang semula 40 persen di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan tidak dijalankan," ungkap Cucun.

Pansus dinilai penting karena persoalan haji mencakup berbagai aspek dan lintas komisi di DPR. Evaluasi secara menyeluruh diharapkan mampu menjadi pijakan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan haji di masa mendatang.