Begini Strategi Pemerintah Tutup Celah Praktik Haji Ilegal

HIMPUHNEWS — Menjelang musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan untuk mencegah praktik haji ilegal.

Langkah ini dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir—mulai dari daerah hingga titik keberangkatan di bandara.

“Kami melakukan deteksi dini di daerah, sekaligus pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Langkah ini dilakukan untuk menutup celah praktik penipuan maupun pelanggaran, termasuk modus pemberangkatan tanpa prosedur resmi.

Penguatan pengawasan juga melibatkan kerja sama lintas sektor. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi, terutama dalam pertukaran data.

“Kami akan bergabung dalam tim satgas Kemenko, karena jika berjalan sendiri, pengawasan akan terbatas,” ujarnya.

Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, mengingatkan besarnya potensi kerugian dari praktik haji ilegal.

“Jika satu jemaah membayar sekitar Rp100 juta, maka nilainya bisa mencapai ratusan miliar jika banyak yang lolos,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa kerja untuk kepentingan ibadah, yang berisiko berujung sanksi berat.

“Jemaah ilegal bisa dikenai denda hingga larangan bepergian dalam jangka waktu tertentu,” tegasnya.

Kemenhaj menilai, pembentukan tim gabungan lintas kementerian menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan secara menyeluruh—mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berangkat melalui jalur resmi, sekaligus terlindungi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.