Haji 2027 Dibayangi Konflik, Biaya Bisa Ikut Membengkak?

HIMPUHNEWS - Rencana penyelenggaraan ibadah haji 2027 mulai disiapkan lebih awal. Namun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi karena berpotensi mengubah biaya operasional haji yang sebelumnya telah diperhitungkan.
Konflik bersenjata antara Houthi dan Arab Saudi dinilai dapat berdampak terhadap biaya layanan yang dibutuhkan jemaah selama berada di Tanah Suci. Perubahan situasi keamanan bahkan berpotensi memengaruhi kontrak layanan yang telah dibuat dengan sejumlah pihak di Arab Saudi.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027.
"Potensi adanya peningkatan biaya yang sudah ditetapkan. Karena bisa jadi dengan kondisi situasi peperangan yang terus berkecamuk ini kemudian menjadikan biaya-biaya yang sudah ditetapkan, kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh Kemenhaj dengan vendor dengan syarikah-syarikah yang ada di Arab Saudi juga bisa berubah," ujar Mustolih dilansir dari Kompas.com, Selasa (20/10/2026).
Bukan Cuma Soal Biaya, Keamanan Jemaah Ikut Dipertaruhkan
Selain potensi perubahan biaya, aspek keamanan menjadi persoalan lain yang perlu diantisipasi. Sebab, belum ada kepastian mengenai kapan konflik tersebut akan berakhir.
Kondisi itu menjadi semakin penting karena pelaksanaan ibadah haji 2027 memiliki rangkaian perjalanan yang panjang, mulai dari keberangkatan jemaah dari Indonesia hingga kepulangan dari Arab Saudi.
"Kita berdoa tentu bisa segera berakhir namun ini akan menjadi tantangan tersendiri seandainya kemudian persoalan perang ini belum tuntas begitu sampai dengan nanti menjelang persiapan haji apalagi pas musim haji," ucapnya.
Menurut Mustolih, ketidakpastian situasi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh hari, termasuk terhadap kemungkinan munculnya perubahan biaya layanan dan persoalan keamanan.
Menghadapi dua risiko tersebut, Komnas Haji mendorong Kemenhaj mengawal penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati bersama DPR dan BPKH.
Penerbitan Keppres dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas skema pelunasan bagi calon jemaah apabila terjadi gejolak biaya eksternal.
Dengan demikian, pemerintah memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan skema pembiayaan haji di tengah kemungkinan perubahan kondisi di Arab Saudi.
Jadwal Haji 2027 Sudah Disiapkan Lebih Awal
Di tengah berbagai risiko tersebut, persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah berjalan. Salah satu langkah yang diapresiasi adalah penetapan Rencana Perjalanan Haji (RPH) lebih dini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah tersebut memberikan waktu lebih panjang bagi Kemenhaj untuk mematangkan berbagai kontrak layanan, termasuk penerbangan dan akomodasi jemaah di Arab Saudi.
RPH Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor 26 Tahun 2026.
Berdasarkan jadwal tersebut, jemaah haji mulai masuk asrama haji pada 10 April 2027. Pemberangkatan gelombang pertama dari Tanah Air menuju Madinah berlangsung pada 11-25 April 2027.
Selanjutnya, pemberangkatan gelombang kedua menuju Jeddah dijadwalkan pada 26 April hingga 10 Mei 2027.
Rangkaian puncak ibadah haji dimulai dengan pergerakan jemaah dari Mekkah menuju Arafah pada 14 Mei 2027. Wukuf di Arafah dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2027, disusul Idul Adha pada 16 Mei 2027 dan hari-hari Tasyrik pada 17-19 Mei 2027.
Setelah rangkaian ibadah selesai, pemulangan jemaah gelombang pertama dari Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei hingga 4 Juni 2027. Sementara jemaah gelombang kedua akan dipulangkan dari Madinah pada 5-20 Juni 2027.
Secara keseluruhan, rata-rata masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi diperkirakan mencapai 38 hingga 40 hari.
Dengan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut, perkembangan situasi keamanan dan geopolitik di kawasan menjadi salah satu faktor yang perlu terus dicermati hingga memasuki masa persiapan dan pelaksanaan haji 2027.
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku
