HIMPUHNEWS - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M mulai dikebut pemerintah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah istithaah kesehatan jemaah, yang dinilai tidak boleh lagi dipandang sebatas kelengkapan administratif sebelum keberangkatan.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan menegaskan pentingnya memastikan kesiapan kesehatan jemaah sejalan dengan proses pelunasan dan keberangkatan haji. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Negeri Tahun 1448 H/2027 M di Bekasi, Selasa (20/10/2026).

Menurut Ian, persiapan dari dalam negeri harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan haji tahun depan berjalan lebih tertib dan memberikan perlindungan kepada jemaah.

Istithaah kesehatan jadi perhatian

Dalam persiapan tersebut, pemerintah meminta seluruh jajaran memastikan aspek istithaah kesehatan mendapat perhatian serius. Kesiapan fisik jemaah perlu menjadi bagian penting dalam menentukan kelancaran proses pelunasan hingga keberangkatan.

Strategi pelunasan biaya haji juga akan disiapkan dalam dua tahap. Pemenuhan kuota harus diupayakan optimal dengan tetap mempertimbangkan kesiapan kesehatan serta kemampuan finansial jemaah.

Dengan demikian, proses pemenuhan kuota tidak hanya berorientasi pada jumlah jemaah yang dapat diberangkatkan, tetapi juga memastikan mereka memenuhi ketentuan yang diperlukan sebelum menjalankan ibadah haji.

Data jemaah hingga visa harus dikawal

Selain kesehatan dan pelunasan, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesiapan dokumen. Data kependudukan, paspor, hingga dokumen visa diminta dikawal sejak awal melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Kesiapan fasilitas pendukung di dalam negeri juga menjadi bagian dari evaluasi. Asrama haji, embarkasi, serta transportasi perlu dipastikan mampu menunjang keberangkatan jemaah dengan standar pelayanan yang nyaman dan aman.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan operasional yang dapat muncul dalam proses keberangkatan.

Evaluasi haji 2026 jadi pijakan

Pemerintah juga menjadikan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan pada musim haji berikutnya.

Ian meminta jajaran pusat bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah menyamakan pemahaman terkait penyelenggaraan haji. Petunjuk teknis juga perlu disempurnakan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan secara operasional dan diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kerja sama antarlembaga, ketulusan dalam memberikan pelayanan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Persiapan di dalam negeri pun menjadi bagian dari rangkaian pelayanan jemaah yang berkesinambungan, mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi, hingga seluruh rangkaian operasional haji berakhir.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abd. Haris, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Nurchalis, jajaran pejabat terkait, serta Kepala Kantor Wilayah dari berbagai daerah. (Rd).