Maktab Dibebaskan, Saudi Terapkan Sistem 'Siapa Cepat Dia Dapat' dalam Penyelenggaraan Haji

HIMPUHNEWS - Pelaksanaan haji, khususnya haji khusus dan furoda pada tahun 2023/ 1444 H diprediksi akan penuh tantangan bagi para penyelenggara di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Budi Darmawan, hal itu tidak lepas dari sistem yang kini diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, siapa cepat dia dapat atau first come, first pay, first serve.

"Dulu kita mungkin bisa enjoy karena pasti dapat maktab 111, 113, 114, 115 dan seterusnya. Tapi sekarang ga bisa begitu lagi, maktab sudah bebas 99 persen. Siapa yang cepat, dia yang dapat," kata Budi Darmawan.

Ia mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Agama, agar dapat menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi.

"Kami meminta kepada Kementerian Agama agar segera melakukan pelunasan haji khusus. Karena apa? Karena yang tadi first come first pay first serve. Ketika nanti prosesnya baru di bulan Ramadhan atau bulan Syawal, maktab sudah keburu habis sama negara-negara lain," ungkap Budi Darmawan.

Ia pun mencontohkan Malaysia. Budi mengatakan, ketika Tabung Haji Malaysia sudah mendatangani MoU kuota haji, maka hari itu juga mereka sudah bisa mengumumkan siapa yang berangkat dan tidak, mereka pun sudah melunasi biaya haji, sehingga dapat melakukan pemesanan maktab.

Berbeda dengan di Indonesia, yang secara prosedural membutuhkan waktu lebih panjang, karena harus membuat regulasi turunannya terlebih dahulu setelah MoU kuota haji dilakukan.

"Jadi bukan berarti MoU itu bisa langsung tanda tangan, karena di Indonesia harus dibuat Peraturan Menteri Agama (PMA) kuota dulu baru bisa dibagikan. PMA 34 Provinsi plus haji Khusus 17.680 baru kita bisa melakukan perjalanan untuk pelunasan. Nah inilah yang agak menghambat kita dalam hal kebijakan-kebijakan untuk memproses secepatnya," pungkas Budi Darmawan.