Kinerja Pansus Haji DPR Dinilai Terlalu Banyak Libatkan Sentimen Pribadi

HIMPUHNEWS - Dalam menjalankan amanah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran alokasi kuota haji, Panitia Khusus Hak Angket Haji (Pansus Haji) DPR dinilai banyak melibatkan sentimen pribadi yang membuat hasil dari kinerjanya kurang optimal. Selain itu, Pansus Haji juga tak banyak menggali isu yang paling pokok dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, misalnya pada aspek pelayanan yang dikeluhkan jemaah.

"Setelah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji DPR, kami menemukan kejanggalan karena yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan calon haji, tetapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap dalam Pansus Haji," kata Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/09).

Menurut dia, faktor-faktor yang dikeluhkan calon haji seperti sering terlambatnya pesawat hingga persoalan katering yang dikonsumsi mereka malah luput dari perhatian Pansus Haji.

"Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Menteri Kesehatan minta laporan istitha'ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian calon haji," ujarnya.

Bintang menilai urusan haji bukanlah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) RI semata selaku leading sector, melainkan juga merupakan tanggung jawab kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.

"Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu, yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, Pansus Haji seharusnya memanggil pihak-pihak terkait lainnya atas dugaan pemalsuan data kependudukan calon haji.

"Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum HAM, dan imigrasi atas dugaan merebaknya visa ziarah untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan terkait pengadaan makanan bagi calon haji," ucapnya.

Ditegaskan pula bahwa dugaan Pansus Haji dipenuhi dengan kepentingan politik akan sulit dibantah selama pimpinan kementerian terkait tidak dimintai klarifikasi.

"Jangan lupa juga panggil ormas Islam terkait dengan fatwa keagamaan," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (25/9), Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa Panitia Khusus Hak Angket Haji telah bekerja secara transparan.

"Publik melihat, dan saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada anggota Pansus tidak melunak dalam memberikan rekomendasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja Pansus agar hasilnya tidak melunak.