Lewati ke konten utama

Wacana Petugas Haji Nonmuslim, Komisi VIII Bakal Panggil Kemenhaj

Kategori: Berita · Ditulis pada: 20 November 2026, 12:00:00

DPR RI.jpg

HIMPUHNEWS - Komisi VIII DPR RI berencana meminta penjelasan Kementerian Haji dan Umrah terkait wacana pelibatan petugas haji dari kalangan nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Klarifikasi diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup tugas hingga penempatan petugas yang dimaksud pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai wacana tersebut perlu dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan dan lokasi penugasan.

Menurutnya, keterlibatan tenaga profesional nonmuslim dalam pekerjaan pendukung di dalam negeri tidak menjadi persoalan, tetapi penugasan langsung di Tanah Suci perlu dipertimbangkan secara cermat.

“Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,” ujar Syahrul.

Ia menyebut pekerjaan teknis dan administratif, seperti pelayanan kesehatan maupun keimigrasian, dapat melibatkan tenaga profesional dari berbagai latar belakang agama sesuai kebutuhan.

Namun, Syahrul berpandangan bahwa petugas yang dilatih dan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melayani jemaah secara langsung perlu mempertimbangkan karakteristik serta sensitivitas penyelenggaraan ibadah haji.

"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Syahrul menegaskan pandangannya bukan penolakan terhadap keterlibatan tenaga nonmuslim dalam seluruh aspek pelayanan haji.

Ia hanya meminta kejelasan mengenai konteks penugasan agar kebijakan yang dirumuskan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, dalam waktu dekat akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk meminta penjelasan langsung mengenai wacana tersebut.

"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," pungkas Syahrul.

Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan kriteria, ruang lingkup pekerjaan, serta penempatan petugas yang dimaksud sehingga kebijakan penyelenggaraan haji tetap memperhatikan profesionalitas pelayanan dan karakteristik ibadah haji. (VD)

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.