
HIMPUHNEWS - Rerata Nilai Manfaat yang dialokasikan ke Virtual Account (VA) jemaah haji dalam masa tunggu untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M meningkat menjadi Rp3,4 juta.
Jumlah tersebut naik sekitar 23,2 persen dibandingkan rata-rata tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp2,76 juta.
Untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat pengelolaan dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan haji, khususnya bagi calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.
Penguatan edukasi ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi BPKH pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi KBIHU (DPP FK KBIHU) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Mukernas IV, Kita Perteguh Komitmen KBIHU dalam Memperkuat dan Mewujudkan Tri Sukses Haji”.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan haji menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. Menurutnya, calon jemaah perlu memahami bahwa dana setoran haji dikelola secara profesional berdasarkan prinsip syariah dan hasil pengelolaannya memberikan manfaat bagi jemaah.
“Pengelolaan dana haji bukan hanya tentang bagaimana dana dioptimalkan, tetapi juga bagaimana hasilnya memberikan manfaat secara proporsional. Calon jemaah perlu memahami bahwa selama masa tunggu, dana mereka tetap dikelola dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan jemaah,” ujar Fadlul.
Ia menambahkan, KBIHU memiliki posisi strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat karena berinteraksi langsung dengan calon jemaah melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan ibadah haji. Dengan demikian, edukasi mengenai pengelolaan dan manfaat dana haji dapat berjalan beriringan dengan persiapan ibadah.
Dana Kelolaan BPKH Capai Rp188,54 Triliun
Hingga Oktober 2026, dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp188,54 triliun. Dana tersebut dikelola melalui berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta memperhatikan aspek kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Hasil pengelolaan dana tersebut menjadi sumber Nilai Manfaat yang digunakan untuk mendukung kepentingan jemaah, baik yang masih berada dalam masa tunggu maupun yang akan menunaikan ibadah haji.
Sejak 2018, BPKH mendistribusikan Nilai Manfaat bagi jemaah dalam masa tunggu melalui rekening Virtual Account masing-masing. Informasi saldo VA dapat dipantau jemaah melalui aplikasi BPKH Apps sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi informasi pengelolaan dana haji.
Sementara itu, untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027, BPKH mengalokasikan sekitar Rp8,83 triliun dari Nilai Manfaat untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah tersebut setara dengan 44,50 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Alokasi ini turut membantu mengurangi beban biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah.
KBIHU Perkuat Edukasi Calon Jemaah
Ketua Umum DPP FK KBIHU, KH. Manurul Hidayat, menyambut positif sinergi BPKH dalam meningkatkan literasi keuangan haji. Ia menilai, persiapan calon jemaah perlu mencakup pemahaman mengenai aspek ibadah sekaligus pengelolaan dana yang telah disetorkan.
“Mempersiapkan jemaah haji tidak cukup hanya dengan pengetahuan manasik. Jemaah juga perlu memahami perjalanan dana yang disetorkan, bagaimana pengelolaannya, serta manfaat yang diperoleh selama masa tunggu. Kehadiran BPKH melengkapi kesiapan jemaah secara utuh,” ungkap Manurul.
Melalui kemitraan dengan KBIHU, BPKH berharap informasi mengenai pengelolaan dana haji dan distribusi Nilai Manfaat dapat menjangkau lebih banyak calon jemaah. Pemahaman yang baik mengenai hak dan manfaat keuangan haji diharapkan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. (MHS)
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.