Lewati ke konten utama

RSUD Bekasi Tegaskan Diagnosa Medis Haji Bukan Penentu Istitaah

Kategori: Berita · Ditulis pada: 19 November 2026, 11:00:00

kesehatan.jpg

HIMPUHNEWS - Fasilitas kesehatan rujukan dalam pemeriksaan kesehatan jemaah haji tidak memiliki kewenangan menentukan status istitaah atau memberikan rekomendasi kelayakan keberangkatan. Peran rumah sakit rujukan hanya melakukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosa klinis, serta memberikan penanganan medis sesuai kondisi pasien.

Hal tersebut disampaikan perwakilan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), dr. Edi Supriyatna, dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi evaluasi layanan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk menyelaraskan alur rujukan, standar penegakan diagnosa klinis, serta mekanisme penginputan data kesehatan jemaah ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Haji (Siskohatkes) sesuai ketentuan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU).

dr. Edi menjelaskan, pemeriksaan lanjutan yang dilakukan rumah sakit harus menghasilkan diagnosa medis yang jelas, hasil pemeriksaan penunjang, serta penanganan yang diperlukan. Penentuan istitaah jemaah nantinya mengacu pada parameter klinis yang telah ditetapkan dalam sistem.

"Semua yang dirujuk oleh teman-teman Puskesmas ke pemeriksaan lanjutan, yang dibutuhkan adalah hasil pemeriksaannya, diagnosa pasti, dan pengobatannya. Tidak ada opini terkait rekomendasi untuk haji, opini medis yang diperlukan adalah diagnosa klinisnya," ujar dr. Edi.

Ia juga mengingatkan dokter spesialis agar menuliskan diagnosa secara tepat sesuai standar kode penyakit International Classification of Diseases (ICD-10). Penulisan diagnosa tidak cukup hanya mencantumkan kode gejala atau hasil laboratorium yang belum disertai kesimpulan klinis.

Evaluasi Kondisi Medis Jemaah

Dalam koordinasi tersebut, sejumlah kriteria medis yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan haji turut dibahas. Pembahasan meliputi evaluasi jemaah dengan riwayat serangan jantung atau tindakan PCI dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pemeriksaan echocardiography pada temuan kardiomegali, hingga skrining penanda tumor dan pencitraan bagi pasien kanker pascakemoterapi.

Ketentuan pemeriksaan bagi jemaah hamil, termasuk terkait kontraindikasi vaksinasi, serta jadwal pelunasan dan pemberkasan visa juga menjadi bagian dari pembahasan.

Penyamaan persepsi ini dilakukan agar hasil pemeriksaan medis yang menjadi dasar penilaian kesehatan jemaah dapat terdokumentasi secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Haji Ramah Lansia dan Disabilitas

Selain ketepatan diagnosa, evaluasi turut membahas penguatan pelayanan bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.

dr. Edi menyampaikan, jemaah penyandang disabilitas, termasuk yang mengalami gangguan penglihatan maupun pendengaran, mendapatkan keringanan atau rukhsah dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas. Kondisi tersebut juga perlu dicatat dalam sistem agar jemaah memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya.

"Kita terus memperkuat layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bagi jemaah dengan disabilitas, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, diberikan rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas serta dicatat dalam sistem agar mendapatkan pendampingan khusus, termasuk penerapan buddy system di kelompoknya," tambahnya.

Sementara itu, Dokter Poli Umum MCU RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, dr. Zulfa Khairunnisa, menyambut baik koordinasi tersebut. Menurutnya, diskusi langsung dengan Tim Monev membantu rumah sakit menyelaraskan teknis pelayanan, terutama dalam penyampaian hasil pemeriksaan dan komunikasi antarunit.

"Koordinasi ini sangat membantu kami menyamakan persepsi di lapangan, terutama agar dokter spesialis menuliskan diagnosa klinis secara jelas tanpa mencantumkan kalimat rekomendasi fit untuk haji yang berpotensi menimbulkan salah paham bagi jemaah sebelum seluruh hasil pemeriksaan selesai dievaluasi," ungkap dr. Zulfa.

Puskesmas Tetap Menjadi Pintu Penginputan Data

Dalam tata kelola pemeriksaan kesehatan haji, RSUD berperan sebagai fasilitas pemeriksaan penunjang dan tidak memiliki akun untuk menginput data ke Siskohatkes. Tahapan skrining awal hingga penginputan data akhir tetap menjadi kewenangan Puskesmas sesuai domisili atau kuota asal jemaah.

Rumah sakit juga menyelaraskan penanganan terhadap jemaah yang datang lebih dahulu tanpa melalui Puskesmas, jemaah yang membawa hasil pemeriksaan kesehatan dari luar dengan masa berlaku maksimal enam bulan terakhir, maupun jemaah yang berasal dari luar wilayah Kota Bekasi.

"Kami juga menyelaraskan alur bagi jemaah yang terlanjur datang ke rumah sakit lebih dulu maupun jemaah dari luar domisili Kota Bekasi, agar hasil pemeriksaan penunjang maupun riwayat MCU sebelumnya tetap memenuhi peraturan dan dapat terintegrasi dengan baik saat diinput oleh Puskesmas asalnya," tuturnya.

Melalui koordinasi antara Tim Monev, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Kota Bekasi, pemeriksaan kesehatan jemaah haji diharapkan semakin tertib, akurat, dan akuntabel. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan jemaah memiliki kesiapan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji sesuai kemampuan dan kondisi medisnya. (VD)

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.