
HIMPUHNEWS - Bisnis perjalanan haji dan umrah yang seharusnya menjadi jalan bagi umat Islam menunaikan ibadah justru bisa berubah menjadi sumber kerugian ketika dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Modusnya beragam, mulai dari menawarkan paket perjalanan dengan harga menggiurkan, menjanjikan keberangkatan dalam waktu singkat, hingga mengumpulkan dana jemaah tanpa merealisasikan perjalanan.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut hilangnya uang calon jemaah. Ketika dana yang dihimpun sudah digunakan atau dialihkan, upaya mengembalikan kerugian korban juga menjadi semakin rumit. Di sinilah ketentuan perampasan aset menjadi penting, karena membuka mekanisme penggunaan aset lain milik pelaku untuk membayar kerugian yang ditimbulkan.
Dalam ketentuan UU Perampasan Aset, penipuan yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umrah secara khusus masuk dalam cakupan tindak pidana yang dapat menjadi objek perampasan aset. Artinya, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pelaku dan hukuman pidananya, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban.
Penipuan Travel Umrah Masuk dalam Cakupan Perampasan Aset
Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset diatur dalam Pasal 4. Salah satu kategori yang dicantumkan adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Menariknya, penjelasan pasal tersebut secara eksplisit memasukkan penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.
Pencantuman perjalanan haji dan umrah ini penting karena penipuan di sektor tersebut dapat melibatkan banyak calon jemaah sekaligus. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat bisa berasal dari tabungan bertahun-tahun, bahkan uang yang sengaja disisihkan untuk memenuhi panggilan ibadah ke Tanah Suci.
Dengan masuknya penipuan travel haji dan umrah dalam kategori tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan sesuai ketentuan undang-undang.
Aset Lain Milik Pelaku Bisa Digunakan untuk Membayar Kerugian
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d. Ketentuan ini mengatur bahwa aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana dapat dirampas untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika aset yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dieksekusi. Misalnya, aset hasil penipuan sudah tidak ditemukan atau tidak lagi dapat disita untuk memenuhi kewajiban pembayaran kerugian.
Dalam kondisi tersebut, aset lain yang sah milik pelaku dapat menjadi sumber pembayaran kerugian. Dengan demikian, mekanisme pemulihan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan harta yang diperoleh langsung dari hasil kejahatan.
Meski demikian, bukan berarti seluruh kekayaan pelaku otomatis dapat diambil negara. Pasal 5 juga mengatur bahwa penerapan perampasan harus memperhatikan prinsip kewajaran dan keseimbangan.
Catatan aktualisasi hukum: Ada perkembangan penting per 19 November 2026. DPR baru saja mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Namun, regulasi ini tidak otomatis langsung berlaku. UU tersebut mengatur masa pemberlakuan 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan yang diamanatkan terbentuk. Selain itu, ketentuan perampasan aset hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan.
Hal ini penting agar pemberitaan tidak menimbulkan kesan bahwa pelaku penipuan travel umrah yang kasusnya sudah terjadi sebelum UU berlaku otomatis dapat dijerat dengan mekanisme baru tersebut.
Perampasan Harus Melalui Putusan Pengadilan
Meski membuka peluang penggunaan aset lain milik pelaku, mekanisme tersebut tetap memiliki batas hukum. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa aset lain yang sah milik pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, perampasan aset bukan tindakan sepihak yang dapat dilakukan tanpa proses hukum. Pengadilan tetap memiliki peran dalam menentukan apakah aset tersebut dapat dirampas untuk memenuhi pembayaran kerugian.
Prinsip kewajaran dan keseimbangan juga menjadi pertimbangan dalam penerapannya. Artinya, mekanisme ini tidak dimaksudkan sebagai jalan untuk mengambil seluruh kekayaan pelaku tanpa memperhitungkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bukan Jalan Pintas untuk Kasus Penipuan Umrah Lama
Ada satu hal yang perlu diperhatikan calon jemaah maupun masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan perjalanan ibadah. Pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 tidak berarti seluruh kasus penipuan travel haji dan umrah yang pernah terjadi otomatis dapat diproses menggunakan aturan baru ini.
Pasal 72 mengatur bahwa mekanisme perampasan aset dalam undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan. Sementara itu, Pasal 74 menetapkan bahwa pelaksanaannya menunggu 12 bulan sejak UU diundangkan dan terbentuknya badan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut.
Ketentuan ini menjadi penting karena membedakan antara pengesahan undang-undang dan waktu mulai berlakunya aturan. Dengan kata lain, meskipun sudah disahkan DPR, mekanisme baru tersebut belum dapat langsung digunakan untuk menangani perkara.
Masuknya penipuan perjalanan haji dan umrah dalam cakupan tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset menjadi salah satu ketentuan penting bagi perlindungan masyarakat. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan aturan, proses pembuktian, dan putusan pengadilan.
Bagi calon jemaah, kehati-hatian dalam memilih penyelenggara perjalanan tetap menjadi langkah awal untuk menghindari kerugian. Sementara bagi korban, kehadiran mekanisme pemulihan aset ini diharapkan membuka peluang pengembalian kerugian melalui proses hukum yang berlaku.
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.