BP Haji Targetkan Bangun Ekosistem Ekonomi untuk Dukung Penyelenggaraan Haji

HIMPUHNEWS - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci yang aman dan nyaman. BP Haji disebut akan mulai bertugas dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP) Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan ada tiga fokus utama Badan Penyelenggara Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan. 

Dahnil menjelaskan bahwa BP Haji memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan efisien, aman, dan nyaman. 

"Haji itu harus efisien, aman, dan nyaman bagi jamaah," kata Dahnil dalam acara di Aula Arofah, Asrama Haji Rajabasa, Lampung, Senin (2/12/2024). 

Menurutnya, meskipun operasional dan kebijakan penyelenggaraan haji saat ini masih di bawah Kementerian Agama, BP Haji memiliki dua fungsi utama yakni membangun ekosistem ekonomi haji dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji.

Dahnil mengatakan bahwa dalam setahun terakhir, BP Haji telah mulai merancang ekosistem ekonomi haji untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan. Salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan asrama haji sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif. 

"Potensi ekonomi dari asrama haji itu luar biasa. Ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah," katanya.

Dahnil juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Revisi ini, yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bertujuan untuk memperjelas peran BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji secara penuh pada 2026.

Dahnil menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki dampak ekonomi yang besar, terutama di sektor peternakan dan penyediaan makanan. 

"Sebagian besar jamaah Indonesia memanfaatkan layanan hewan kurban dari dalam negeri. Jika ini dikelola dengan baik, bisa membantu program gizi nasional," ujarnya. 

Ia mencontohkan, dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 200 ribu orang setiap tahun, dampaknya terhadap sektor peternakan bisa sangat signifikan.

Wakaban menjelaskan BP Haji juga terus menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan haji. 

"Stakeholder utama dari ekosistem haji ini adalah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU. Kami ingin memastikan bahwa perspektif mereka turut menjadi bagian dalam kebijakan penyelenggaraan haji," ujar Dahnil.

Di akhir sambutannya, Dahnil menggarisbawahi komitmen BP Haji untuk terus memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan berorientasi pada kemaslahatan umat. 

"Segala upaya ini untuk memastikan ibadah haji menjadi lebih baik dari sisi pelayanan, efisiensi, dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat luas," ujarnya, mengakhiri.