Transisi Penyelenggaraan Haji 2026, Kemenag Siap Bantu BP Haji Siapkan Data Jemaah

HIMPUHNEWS - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya, data menjadi elemen paling krusial dalam memperbaiki sistem haji mendatang.

"Ini (Kemenag) bersama BP Haji sedang menyiapkan untuk 1447 Hijriah (2026 Masehi), mudah-mudahan kita siapkan data yang baik," kata Hilman dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji” di Jakarta, Selasa (15/7/2025), dikutip dari Antaranews.

Hilman menjelaskan bahwa data sangat penting dalam mendukung pelunasan biaya haji, pengelolaan antrean, hingga kelancaran proses keberangkatan jamaah ke Tanah Suci.

Dalam diskusi tersebut, Hilman juga menyoroti soal kuota haji yang tidak terpakai. Menurutnya, ke depan perlu ada kesepakatan formal untuk tidak lagi menggunakan sisa kuota agar antrean tetap tertib dan tidak menimbulkan kesenjangan.

"Kita belajar betul dari tahun yang lalu bahwa orang yang melunasi belakangan, tidak bisa dengan begitu mudah bergabung dengan orang yang melunasinya di depan. Suami melunasi belakangan, ya tidak bisa serta merta bergabung dengan istrinya yang di depan,” jelasnya.

Ia mengusulkan agar persoalan ini bisa dijawab melalui revisi Undang-Undang Haji, sehingga sisa kuota tidak lagi menjadi celah penyalahgunaan atau menimbulkan loncatan antrean yang merugikan jamaah lain.

Jika pun tetap digunakan, Hilman menilai bahwa jamaah pengganti tidak seharusnya menerima nilai manfaat dana haji sebesar jamaah yang memang berangkat sesuai antrean.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji. Oleh karena itu, persiapan dari sisi data, sistem antrean, dan regulasi akan menjadi sangat menentukan keberhasilan transisi ini.