HIMPUHNEWS - Pelaksanaan haji semakin dekat, hanya delapan hingga sembilan bulan lagi. Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk diminta bekerja ekstra keras agar pelayanan jamaah tidak amburadul. Pesan ini disampaikan langsung dengan menekankan bahwa kementerian tidak boleh berleha-leha menghadapi persiapan besar tersebut.

“Kalau pelayanan tidak membaik, tentu Kementerian Haji dan Umrah akan mendapat kritik keras dari masyarakat. Karena itu, kementerian harus menyiapkan sistem, perencanaan, dan pengorganisasian yang baik serta melaksanakan dan mengawasinya dengan sebaik-baiknya,” kata Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Sorotan Akomodasi hingga Toilet

Kementerian diingatkan untuk mempertahankan yang sudah berjalan baik sekaligus memperbaiki sejumlah masalah klasik. Dari soal akomodasi, keterlambatan distribusi makanan, hingga fasilitas di Arafah dan Mina yang kerap menimbulkan kekecewaan jamaah.

“Jangan sampai jemaah kita masih terlantar karena belum mendapat hotel atau kendaraan. Soal makan jangan telat, dan di Mina penempatan jemaah harus diperbaiki. Antrian kamar mandi dan toilet yang panjang jelas mengganggu kekhusyukan ibadah,” ujarnya.

Selain itu, hubungan baik dengan Pemerintah Arab Saudi juga ditekankan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan lancar.

Program Kampung Haji Jadi Andalan

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, memastikan kementeriannya akan mengutamakan program Kampung Haji. Ia juga menargetkan biaya perjalanan haji bisa lebih terjangkau.

“Apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji kita,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, pengalaman 10 bulan terakhir memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama menjadi bekal penting menghadapi tantangan teknis. Untuk Kampung Haji, lahan di Jeddah dan Mekah sudah disurvei dan pembangunan tower ditargetkan mulai dipakai 2028.

Soal anggaran, ia menegaskan tidak ada tambahan dana baru. Kementerian Haji dan Umrah hanya menggunakan alokasi lama dari Badan Penyelenggara Haji dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Dengan kewenangan yang lebih luas, kami bisa langsung berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga bisa berbicara apple to apple,” tegasnya.