Ratusan Pegawai Kemenag dan Kemenkes Bakal Dipindah ke Kementerian Haji

HIMPUHNEWS - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan langkah besar dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. Salah satunya dengan menarik ratusan pegawai lintas kementerian.

Menurut Dahnil, ada sekitar 200 pegawai dari Kementerian Agama (Kemenag) dan 50 pegawai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan segera dipindahkan untuk memperkuat Kementerian Haji dan Umrah.

"Nanti juga ada assesment dari yang perpindahan dari Kementerian Agama ada sekitar 200-an orang. Juga Kementerian Kesehatan ada sekitar 50 orang," kata Dahnil usai konsolidasi penyelenggaraan haji tahun 2026 di Medan, Jumat (12/9).

Selain itu, Dahnil juga menegaskan bakal ada 13 pejabat eselon I di kementerian baru ini. Mereka tidak langsung duduk di kursi, melainkan harus melalui proses seleksi ketat.

"Sebagian besar pejabat penyelenggara Haji sudah akan di assesment ulang untuk menduduki Ada sekitar 13 belas eselon satu," ujarnya.

Targetnya, penyusunan SOTK rampung pada Oktober atau November 2025. Setelah itu, jabatan strategis mulai diisi, seperti sekretaris jenderal (sekjen), direktur jenderal (dirjen), hingga inspektur jenderal (irjen).

"Setelah pengisian pusat akan ditunjuk sekretaris jenderal, dirjen, kemudian irjen, kemudian secara otomatis kabid haji di provinsi jadi Kakanwil jadi Plt Kakanwil terlebih dahulu, kemudian nanti kabupaten/kota kasi itu jadi Kakan Haji dan Umrah," jelas Dahnil.

Dalam penjelasannya, Dahnil juga memastikan bahwa pejabat yang selama ini menjabat Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (Kabid PHU) di Kanwil Kemenag provinsi otomatis akan diangkat menjadi Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah.

“Jadi yang akan ditunjuk otomatis jadi kakanwil itu adalah kabid haji dan umrah,” kata Dahnil.

Kebijakan serupa juga berlaku di tingkat kabupaten/kota. Kepala seksi (kasi) haji dan umrah akan ditunjuk sebagai kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini diambil untuk mencegah intrik politik dan gesekan internal di daerah.

Untuk unit pelaksana teknis (UPT), termasuk Asrama Haji, posisi kepala UPT tetap dijalankan pejabat lama. Evaluasi akan dilakukan setelah musim haji selesai.