Sehubungan dengan ditangguhkannya untuk sementara akses masuk bagi warga negara asing ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan ziarah, Kementerian Perhubungan RI meminta kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s/d 10 untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengetahui dan memahami larangan tersebut.

Indonesia masuk dalam daftar 25 negara yang penerbangannya dilarang masuk ke Saudi Arabia dalam raga langkah pencegahan menyebarnya penyakit Covid-19.

Pada tanggal 27 Februari 2020, General Authority of Civil Aviation (GACA)-Saudi Arabia, mengeluarkan sirkular yang berisikan menangguhkan sementara izin masuk ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan wisata, bagi 25 negara termasuk Indonesia.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 41 ayat 3, bahwa penundaan keberangkatan terhadap jemaah Umrah bisa dilakukan apabila tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang sah.

Besarnya potensi pasar umroh di Indonesia mulai dilirik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) asal Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar menyebut kini ada 744 PPIU asal Arab Saudi yang ingin melayani jemaah umroh asal Indonesia.

Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim menegaskan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Menurut Muzani, pihak Kerajaan Arab Saudi mempertimbangkan permintaan itu.

Manasik untuk calhaj digelar sepanjang tahun agar lebih terlatih.

Pimpinan MPR meminta tambahan kuota haji saat bertemu Raja Salman bin Abdulaziz

Menurut Fachrul, saat meminta tambahan kuota 10 ribu, Kerajaan Saudi keberatan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan Program Manasik Haji Sepanjang Tahun. 

“Kita menolak VFS. Karena itu tidak jelas dasar hukumnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bereaksi juga ke Kedutaan Arab Saudi,” ujar Ketua Steering Committee Muker HIMPUH Budi Rianto usai penutupan Muker di Intercontinental Hotel, Bandung, Selasa (25/9/2018).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memutuskan tidak akan mencabut izin Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Keputusan tersebut diambil setelah menggelar rapat dengan lintas Kementerian dan Permusyawarata Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji (Patuhi). "Tidak jadi (dicabut, izin FVS Tasheel)," kata Humas BKPM Iwan Ungsi, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/3).