Harga Tiket Umrah Belum Turun hingga Agustus 2026, Garuda Ungkap Penyebab Utamanya

HIMPUHNEWS - Kenaikan harga tiket umrah diperkirakan masih akan berlangsung hingga Agustus 2026. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Garuda Indonesia dan 13 asosiasi umrah-haji yang berlangsung di Graha HIMPUH, Selasa (19/5/2026).

Pembahasan tersebut sebagaimana termuat dalam notulensi pertemuan yang membahas kondisi terkini penerbangan umrah Indonesia serta dampak kenaikan biaya operasional maskapai.

Dalam forum tersebut, Garuda menjelaskan bahwa harga tiket untuk periode Juli hingga Agustus kemungkinan besar belum dapat mengalami penurunan karena tingginya biaya operasional penerbangan, terutama lonjakan harga avtur.

Maskapai menyebut kenaikan harga fuel dari Patra Niaga menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi biaya penerbangan umrah saat ini.

Menurut pihak Garuda, lonjakan harga avtur bahkan disebut berada di luar batas referensi biaya yang sebelumnya digunakan maskapai dalam perhitungan operasional.

Meski demikian, maskapai melihat adanya potensi penyesuaian harga mulai September 2026 apabila kondisi operasional lebih stabil dan harga fuel tidak kembali mengalami kenaikan signifikan.

Dalam pertemuan tersebut, Garuda juga menegaskan bahwa kenaikan harga tiket bukan semata kebijakan internal maskapai, melainkan dampak langsung dari meningkatnya biaya operasional penerbangan.

“Maskapai saat ini berada dalam posisi yang sulit, antara tetap terbang namun mengalami kerugian atau menghentikan penerbangan seperti yang dilakukan beberapa maskapai asing lainnya,” demikian salah satu poin yang tercantum dalam notulensi rapat.

Karena itu, penyesuaian harga disebut sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional penerbangan umrah Indonesia.

Selain membahas harga tiket, pertemuan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara maskapai, asosiasi, dan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang terkait biaya penerbangan umrah yang terus meningkat.

Garuda meminta dukungan asosiasi agar bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Haji Umrah RI, Kementerian Perhubungan, hingga DPR RI.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang relaksasi biaya atau kebijakan tertentu demi menjaga stabilitas penerbangan umrah nasional.