
HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat persyaratan perizinan bagi perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah. Kebijakan ini mencakup peningkatan standar permodalan, luas kantor operasional, hingga verifikasi kesiapan perusahaan sebelum izin usaha diterbitkan.
Penguatan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjalankan usaha sesuai standar.
Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus, Muhammad Riduan, menjelaskan sejumlah ketentuan baru dan penyesuaian persyaratan dalam sosialisasi kebijakan perizinan berusaha di Pontianak, Rabu (11/11/2026).
“Penguatan regulasi perizinan berusaha ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan PIHK dan PPIU menjalankan kegiatan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan kepada jemaah,” jelas Riduan.
Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah aspek yang diatur, mulai dari persyaratan perizinan, standar kegiatan usaha, standar pelayanan, penilaian kesesuaian, mekanisme pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif.
Beberapa persyaratan yang menjadi perhatian meliputi peningkatan modal dasar perusahaan, standar luas kantor operasional, serta kewajiban memperoleh rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenhaj. Integrasi sistem perizinan dan operasional secara elektronik juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola usaha.
Riduan menjelaskan, Kantor Wilayah dan Kantor Kemenhaj kabupaten/kota memiliki peran dalam proses verifikasi administratif maupun faktual terhadap pelaku usaha. Kedua unsur tersebut juga bertugas memberikan rekomendasi perizinan serta melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PIHK dan PPIU di daerah.
“Rekomendasi Kantor Wilayah ini menjadi bagian penting dari proses verifikasi untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian pelaku usaha sebelum perizinan berusaha diterbitkan,” imbuhnya.
Selain pemenuhan persyaratan administratif, pemerintah juga meminta pelaku usaha memperhatikan kualitas pelayanan kepada jemaah. Hal itu mencakup transparansi informasi, pemenuhan hak jemaah, serta penanganan pengaduan secara responsif.
Penguatan kebijakan perizinan tersebut disosialisasikan kepada jajaran Kemenhaj dan pelaku usaha PIHK serta PPIU di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin, Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Ma’shum Ahmadi, serta jajaran Kemenhaj kabupaten/kota.
Riduan berharap penerapan regulasi tersebut mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan secara tertib dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan standar perizinan dan pengawasan yang diperkuat, masyarakat diharapkan memperoleh layanan haji khusus dan umrah yang aman, transparan, serta berkualitas. (VD)
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.