
HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan agar tidak ada intervensi dalam penetapan istitaah kesehatan jemaah haji.
Hasil pemeriksaan harus ditentukan berdasarkan kondisi medis sebenarnya, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan keberangkatan ke Tanah Suci.
Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj, dr. Muhammad Imran, mengatakan prinsip tersebut menjadi perhatian dalam penguatan pengawasan pelaksanaan kebijakan istitaah kesehatan di daerah.
“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sesuai standar. Tidak boleh ada intervensi dalam penetapan hasil medis, karena status istitaah harus didasarkan pada kondisi kesehatan jemaah yang sebenarnya,” tegas Imran.
Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan, Kemenhaj memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Istitaah Kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Satgas bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Imran, Satgas bukan sekadar struktur koordinasi, melainkan bagian dari pengawasan pelaksanaan istitaah kesehatan di lapangan. Tugasnya mencakup sosialisasi kebijakan, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, hingga identifikasi kendala dalam proses pemeriksaan dan pembinaan jemaah.
Meski demikian, keberadaan Satgas tidak berarti mengambil alih kewenangan tenaga medis. Penetapan status istitaah tetap menjadi kewenangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten berdasarkan hasil pemeriksaan. Satgas berperan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar dan terkoordinasi.
“Satgas bukan sekadar struktur koordinasi, tetapi menjadi pengawal pelaksanaan istitaah kesehatan di lapangan. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat harus memastikan proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Penguatan peran Satgas tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji Provinsi Sumatera Selatan di Asrama Haji Palembang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini melibatkan jajaran Kemenhaj, dinas kesehatan, puskesmas, serta rumah sakit pemeriksa kesehatan haji.
Imran menjelaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemeriksaan, pembinaan, dan tindak lanjut kondisi kesehatan jemaah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Satgas juga diharapkan membantu mengidentifikasi serta menyelesaikan kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan di daerah.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama istitaah kesehatan bukan sekadar memastikan jemaah dapat berangkat, melainkan melindungi keselamatan mereka selama menjalankan ibadah haji.
“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas. Istitaah kesehatan bukan sekadar memastikan jemaah dapat diberangkatkan, tetapi memastikan mereka memiliki kesiapan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman sesuai kemampuan kesehatannya,” pungkasnya. (VD)
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.