Lewati ke konten utama

Bolehkah Nonmuslim Menjadi Petugas Haji? Ini Batasannya Menurut Fikih

Kategori: Berita,Khazanah · Ditulis pada: 18 November 2026, 10:00:00

WhatsApp Image 2026-11-16 at 08.03.15.jpeg

HIMPUHNEWS - Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya melibatkan jutaan umat Muslim dari berbagai penjuru dunia. Di balik rangkaian ibadah di Tanah Suci, ada pekerjaan besar yang harus disiapkan agar perjalanan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Tidak semuanya berkaitan langsung dengan urusan ritual keagamaan.

Mulai dari pelayanan kesehatan, pengaturan transportasi, penyediaan akomodasi dan konsumsi, administrasi, hingga pengelolaan teknologi informasi membutuhkan tenaga profesional dengan keahlian masing-masing. Dari sinilah muncul pertanyaan: apakah orang nonmuslim juga boleh dilibatkan sebagai petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji?

Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan gagasan pelibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan haji. Wacana tersebut kemudian dibahas dari perspektif fikih oleh dosen Ma’had Aly Al-Iman Bulus sekaligus pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Purworejo, Muhamad Hanif Rahman, melalui tulisannya di NU Online, Kamis (12/11/2026).

Menurut Hanif, pelibatan nonmuslim tidak bisa diputuskan secara mutlak dengan menyatakan boleh atau dilarang. Penilaiannya perlu melihat jenis pekerjaan, kewenangan yang diberikan, kebutuhan pelayanan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dua Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji

Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Hanif merujuk pemikiran Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Ulama yang dikenal melalui pemikiran fikih siyasah itu membagi kewenangan dalam urusan haji menjadi dua kategori, yakni tasyir al-hujjaj dan iqamat al-hajj.

Imam al-Mawardi menjelaskan:

هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ. وَالثَّانِي: عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ.

Artinya: “Kewenangan dalam urusan haji ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, kewenangan untuk mengatur perjalanan jamaah haji. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. Adapun pengaturan perjalanan jamaah haji merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan, kepemimpinan, dan pengelolaan.”

Kategori pertama, tasyir al-hujjaj, berkaitan dengan pengaturan perjalanan dan pelayanan jemaah. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan rombongan, pengaturan perjalanan dan tempat singgah, hingga memastikan jemaah yang lemah tidak tertinggal atau terpisah dari kelompoknya.

Dalam konteks penyelenggaraan haji modern, tugas tersebut memiliki keterkaitan dengan pelayanan transportasi, akomodasi, keamanan, administrasi, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Pekerjaan-pekerjaan ini lebih menekankan kemampuan profesional dan manajerial daripada penguasaan ritual keagamaan.

Berbeda dengan itu, kategori kedua, iqamat al-hajj, berkaitan langsung dengan kepemimpinan dan pelaksanaan ritual ibadah haji. Tugasnya mencakup membimbing jemaah dalam manasik, mengatur urutan pelaksanaan ibadah sesuai ketentuan syariat, serta memberikan arahan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rangkaian haji.

Dalam penjelasan Imam al-Mawardi, pemegang kewenangan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana imam salat, termasuk memahami manasik, hukum-hukum haji, serta waktu pelaksanaannya.

Pembedaan ini menjadi penting. Tidak semua pekerjaan dalam penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan keagamaan. Ada ruang pelayanan publik yang dapat dikerjakan tenaga profesional lintas agama, tetapi ada pula kewenangan ritual yang memiliki persyaratan keislaman.

Imam an-Nawawi: Meminta Bantuan Nonmuslim Tidak Selalu Dilarang

Selain pemikiran Imam al-Mawardi, Hanif mengutip penjelasan Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslimmengenai hukum meminta bantuan kepada nonmuslim.

Dalam pembahasannya, Imam an-Nawawi mengutip pandangan Imam al-Syafi'i dan sejumlah ulama lain tentang kebolehan meminta bantuan nonmuslim dengan mempertimbangkan kebutuhan serta sikap orang yang dimintai bantuan.

Imam an-Nawawi menjelaskan:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِ اسْتُعِينَ بِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ

Artinya: “Imam al-Syafi‘i dan ulama lainnya berpendapat: Apabila orang kafir tersebut memiliki pandangan dan sikap yang baik terhadap kaum Muslimin, serta terdapat kebutuhan untuk meminta bantuannya, maka bantuan darinya boleh dimanfaatkan. Jika tidak demikian, hukumnya makruh.”

Hanif menjelaskan, keterangan tersebut memang berada dalam konteks pembahasan bantuan nonmuslim dalam peperangan. Karena itu, konteks aslinya tidak boleh dilepaskan begitu saja. Namun, penjelasan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa meminta bantuan nonmuslim untuk kepentingan umat Islam tidak selalu dilarang.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yakni adanya kebutuhan, manfaat dari bantuan yang diberikan, serta sikap baik pihak yang dimintai bantuan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya didasarkan pada perbedaan agama, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan sifat pekerjaan yang dilakukan.

Muwathanah dan Kesetaraan Warga Negara

Pembahasan mengenai keterlibatan nonmuslim juga berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hanif menghubungkannya dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama dan Konbes NU) 2019 mengenai kedudukan nonmuslim dalam negara bangsa.

Dalam keputusan tersebut, nonmuslim ditempatkan sebagai muwathin atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara. Hubungan antarwarga negara tidak semestinya dibangun berdasarkan kategori permusuhan yang dikenal dalam sebagian pembahasan fikih klasik, karena kategori tersebut lahir dalam konteks sosial-politik yang berbeda.

Prinsip muwathanah ini memberikan kerangka untuk memahami kerja sama antarwarga negara dalam urusan sosial, pelayanan publik, dan kemaslahatan bersama. Perbedaan agama tidak dengan sendirinya menjadi penghalang untuk berkontribusi dalam pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks pelayanan haji, prinsip tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan pelibatan tenaga profesional nonmuslim, selama tugas yang diberikan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Regulasi Indonesia dan Batas Penempatan di Tanah Suci

Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ketentuan khusus mengenai persyaratan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Pasal 46 huruf a menyebutkan bahwa PPIH harus beragama Islam, kecuali untuk PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi.

Pengecualian ini membuka ruang pelibatan nonmuslim pada kategori petugas tertentu. Namun, bukan berarti seluruh posisi dalam penyelenggaraan haji otomatis dapat diisi oleh siapa pun tanpa memperhatikan persyaratan jabatan dan jenis tugasnya.

Terlebih, regulasi tersebut juga membedakan tugas PPIH berdasarkan wilayah penempatan. PPIH Pusat memiliki tugas koordinasi terhadap PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Sementara itu, PPIH Embarkasi bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah di wilayah embarkasi.

Ada pula batas lain yang tidak kalah penting, yakni ketentuan pemerintah Arab Saudi mengenai akses ke Kota Makkah dan kawasan Tanah Haram. Nonmuslim tidak diperkenankan memasuki wilayah tersebut. Artinya, pengecualian persyaratan agama dalam regulasi Indonesia tidak otomatis memberikan izin bagi petugas nonmuslim untuk bertugas di seluruh wilayah penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Karena itu, lokasi penugasan harus menjadi pertimbangan tersendiri. Pelibatan tenaga profesional lintas agama perlu disesuaikan dengan peraturan Indonesia, ketentuan Arab Saudi, kompetensi, serta kebutuhan pelayanan.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya nonmuslim menjadi petugas haji membutuhkan pemahaman yang lebih utuh. Fikih memberikan ruang bagi kerja sama dan pemanfaatan keahlian nonmuslim dalam urusan pelayanan, tetapi tetap membedakannya dari kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan ritual ibadah.

Penyelenggaraan haji memang membutuhkan banyak tangan dan keahlian. Namun, setiap orang yang dilibatkan harus ditempatkan sesuai kompetensi, batas kewenangan, dan ketentuan syariat. Dengan memahami perbedaan tersebut, pelayanan jemaah dapat berjalan secara profesional tanpa mengaburkan prinsip-prinsip ibadah haji.

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.