Lewati ke konten utama

Saksi Ahli Tegaskan Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

Kategori: Berita,Marwah PPIU-PIHK · Ditulis pada: 17 November 2026, 18:36:00

WhatsApp Image 2026-11-17 at 18.35.42.jpeg

HIMPUHNEWS - Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji 2024, Dr. Hernold Ferry Makawimbang, menegaskan bahwa pengelolaan dana maupun alokasi kuota haji tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Dengan demikian, ia menilai tidak terdapat unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hernold kepada awak media saat ditemui, Senin (16/11/2026) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Ia mengatakan, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Hernold menjelaskan bahwa keuangan haji terpisah dan tidak relevan untuk dikategorikan sebagai keuangan negara.

"Keuangan haji itu bukan keuangan negara, dilihat dari rumusan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 termasuk Pasal 2 huruf h. Jadi tidak ada relevansinya dengan keuangan negara," ujar Hernold di ruang sidang.

Selain dana haji, ia juga menyoroti status kuota haji yang dipersoalkan dalam perkara ini. Menurutnya, kuota haji merupakan alokasi administratif yang tidak memiliki nilai nominal uang pada dirinya sendiri, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara.

Terkait adanya laporan terkonsolidasi maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hernold menerangkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol. Hasil pemeriksaan BPK ditujukan untuk digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan serta-merta mengubah status dana haji menjadi keuangan negara.

Soroti Kontradiksi Audit dan Penghitungan Kerugian

Dalam kesaksiannya, Hernold juga mengkritisi temuan penghitungan kerugian keuangan negara yang disusun oleh BPK. Ia menilai BPK keliru menyimpulkan adanya kerugian negara dari unsur "hilangnya hak", sebab hal tersebut dinilai tidak memiliki rumusan maupun indikator yang jelas dan terukur.

Begitu pula terkait adanya dugaan aliran fee dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hernold menegaskan bahwa fee tersebut berada di luar wilayah pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dan bukan merupakan bagian dari keuangan negara.

Lebih lanjut, ia mengungkap adanya kontradiksi dalam dua hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan haji. Pada audit kepatuhan tahun 2025, BPK menyimpulkan telah terjadi efisiensi di BPKH. Namun, pada audit investigasi tahun 2026, BPK justru menyimpulkan terjadinya kerugian negara.

"Temuan hasil pemeriksaan BPK itu ada dua. Pada tahun 2025 pemeriksaan hasil kepatuhan menyebutkan bahwa terjadi efisiensi di BPKH, sebaliknya pemeriksaan investigasi di tahun 2026 terjadi kerugian. Ini kontradiktif," tegasnya.

Menutup keterangannya, Hernold mengingatkan majelis hakim mengenai keabsahan alat bukti di persidangan. Ia menekankan bahwa apabila suatu laporan atau dokumen pemeriksaan diperoleh secara melawan hukum atau melampaui kewenangan yang sah, maka dokumen tersebut cacat secara formil.

"Suatu laporan yang diperoleh secara melawan hukum atau melawan kewenangan tidak sah, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Tidak bisa dijadikan alat bukti dalam pengambilan keputusan oleh hakim," pungkasnya.

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.