Lewati ke konten utama

RUU Keuangan Haji Buka Jalan Investasi Langsung, Sektor Hotel hingga Transportasi Dibidik

Kategori: Berita · Ditulis pada: 17 November 2026, 09:00:00

Thakher-Image-C1-scaled-1.jpg

HIMPUHNEWS - Besarnya dana haji yang terus terakumulasi membuka peluang pengembangan investasi yang lebih luas. Tidak hanya ditempatkan pada instrumen keuangan syariah, dana tersebut berpotensi dikembangkan secara langsung ke sektor produktif yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Peluang itu menjadi salah satu arah pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Komisi VIII DPR RI berharap regulasi baru tersebut dapat memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan investasi langsung secara terukur dan berorientasi jangka panjang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, perkembangan kebutuhan pembiayaan haji membutuhkan strategi investasi yang lebih produktif.

“Selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Marwan saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Marwan, pengelolaan dana haji selama ini masih bertumpu pada instrumen keuangan berbasis syariah. Karena itu, perluasan investasi ke sektor produktif dinilai penting untuk membuka sumber nilai manfaat baru sekaligus mendukung kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Hotel, Transportasi hingga Konsumsi Jadi Peluang Investasi

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi adalah ekosistem pelayanan haji dan umrah. Marwan menyebut sejumlah bidang yang dapat dikaji untuk pengembangan investasi langsung, di antaranya akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Investasi pada sektor-sektor tersebut berpotensi menghadirkan manfaat ganda. Selain memberikan imbal hasil secara ekonomi, pengembangan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah juga diharapkan dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa perluasan peluang investasi tidak boleh membuat pengelolaan dana haji kehilangan prinsip kehati-hatian. Dana yang dikelola BPKH merupakan amanah jemaah sehingga keamanan dan kesinambungan keuangan haji harus tetap menjadi prioritas.

“Perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko,” ujarnya.

Perlindungan terhadap hak calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu juga harus diperhitungkan. Artinya, investasi langsung perlu mempertimbangkan profil risiko, kebutuhan likuiditas, dan kemampuan menghasilkan nilai manfaat dalam jangka panjang.

Jumlah Pendaftar dan Dana Haji Terus Bertambah

Dari sisi pemerintah, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menilai penyempurnaan regulasi menjadi kebutuhan seiring meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar haji. Sementara itu, keterbatasan kuota menyebabkan antrean calon jemaah semakin panjang dan akumulasi dana haji yang harus dikelola terus bertambah.

Kondisi tersebut menuntut pengelolaan keuangan haji yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, tanpa meninggalkan prinsip syariah. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan nilai investasi dan nilai manfaat bagi jemaah maupun kemaslahatan umat Islam.

“Untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji,” kata Irfan.

Pemerintah Usulkan Penguatan Pengawasan BPKH

Irfan menegaskan, peningkatan kualitas pengelolaan dana haji membutuhkan dukungan regulasi yang memadai. Karena itu, revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 diarahkan untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan haji saat ini.

Salah satu materi yang diusulkan pemerintah adalah penguatan koordinasi kelembagaan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan BPKH. Pemerintah juga mengusulkan penguatan peran dalam pengawasan terhadap lembaga pengelola dana haji tersebut.

Selain itu, RUU Pengelolaan Keuangan Haji memuat usulan pengaturan mengenai tata kelola yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Pengaturan pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko penempatan dan investasi dana haji juga menjadi bagian dari materi pembahasan.

Di sisi lain, optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung oleh BPKH turut masuk dalam agenda penyempurnaan regulasi. Dengan demikian, revisi undang-undang ini tidak hanya membuka peluang investasi yang lebih luas, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan dana jemaah.

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.