
HIMPUHNEWS - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membidik pengelolaan dana haji sebesar Rp195,29 triliun pada 2027. Target tersebut meningkat Rp6,74 triliun dibandingkan proyeksi dana kelolaan pada 2026 yang mencapai Rp188,55 triliun.
Target itu tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 yang disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
"Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun," kata Fadlul.
Selain memperbesar dana kelolaan, BPKH memproyeksikan imbal hasil pengelolaan dana haji sebesar tujuh persen per tahun. Lembaga tersebut juga menargetkan penambahan 495.312 pendaftar haji baru pada 2027.
Dana Haji Dikelola dengan Lima Fokus Strategis
Untuk menjalankan berbagai program tersebut, BPKH mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar dan biaya operasional Rp498,83 miliar. BPKH juga mengalokasikan dana virtual account sebesar Rp2,6 triliun.
Fadlul menjelaskan, anggaran operasional 2027 akan diarahkan pada lima fokus utama. Kelimanya meliputi penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi dan pembangunan hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
Sementara itu, aspek tata kelola diarahkan pada pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, prudent, dan terpercaya. BPKH juga berupaya memperkuat manajemen risiko agar pengelolaan dana tetap terjaga.
"BPKH juga akan mengoptimalkan nilai manfaat melalui pengembangan investasi dan peningkatan kontribusi lembaga tersebut dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah," kata Fadlul.
Di sisi lain, transformasi digital akan dilakukan melalui penguatan sistem informasi dan integrasi proses bisnis pengelolaan keuangan haji. Pengembangan SDM juga menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan budaya kerja organisasi.
Berbagai agenda tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan calon jemaah.
DPR Minta Imbal Hasil Dana Haji Minimal 10 Persen
Meski BPKH mematok proyeksi imbal hasil tujuh persen, Komisi VIII DPR RI mendorong target yang lebih tinggi. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta imbal hasil pengelolaan dana haji dapat mencapai minimal 10 persen.
Menurut Marwan, peningkatan imbal hasil diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus mengantisipasi tantangan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.
Pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji juga dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem pengelolaan dana tersebut. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu membuka ruang bagi peningkatan hasil investasi tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan kepercayaan publik.
"Apalagi kita lagi melakukan revisi Undang-Undang, supaya kita tahu celah-celahnya di mana sehingga imbal hasil lebih baik tapi bisa dipercaya, aman, dan uang haji tetap berlanjut dengan baik," kata Marwan.
Perbedaan target antara BPKH dan DPR tersebut memperlihatkan tantangan dalam pengelolaan dana haji: meningkatkan nilai manfaat sekaligus menjaga keamanan dana yang menjadi amanah jutaan calon jemaah.
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.