Lewati ke konten utama

Kemenhaj Awasi Pelunasan Haji 2027, Cegah Manipulasi Nomor Antrean

Kategori: Berita · Ditulis pada: 18 November 2026, 13:00:00

Bipih.jpg

HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 H/2027 M untuk mencegah pungutan liar, manipulasi nomor antrean, hingga penyalahgunaan kuota jemaah lanjut usia (lansia).

Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, mengatakan pelunasan Bipih jemaah haji reguler harus mengikuti nomor urut antrean yang tercatat dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Menurutnya, tidak boleh ada intervensi maupun praktik yang mengakibatkan calon jemaah kehilangan haknya untuk berangkat sesuai ketentuan. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan kuota haji dan kuota prioritas lansia digunakan sebagaimana mestinya.

“Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut untuk memastikan semua jemaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyadi saat memberikan pembekalan kepada ASN di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).

Ia meminta seluruh jajaran Kemenhaj di daerah menjaga integritas data calon jemaah serta memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung sesuai prosedur. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah penyimpangan sejak proses administrasi hingga pelaksanaan ibadah haji.

Selain pelunasan biaya haji, Kemenhaj juga memberikan perhatian terhadap pemeriksaan istitaah kesehatan. Mulyadi mengingatkan pemeriksaan tersebut harus dilaksanakan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Pemeriksaan istitaah kesehatan ini menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, harus dilakukan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Pengawasan juga menyasar keberadaan travel haji dan umrah ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Jajaran Kemenhaj di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diminta aktif melakukan deteksi dini serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Mulyadi menilai langkah pencegahan tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan oleh oknum penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang tidak bertanggung jawab.

“Deteksi dini sangat penting dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan di daerah masing-masing, calon jemaah haji dan umrah dapat terlindungi dan tidak dirugikan,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Mulyadi meminta seluruh jajaran mengaktifkan kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas agar persoalan yang dihadapi jemaah tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Ia juga menegaskan Kemenhaj menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan kementerian.

Melalui pengawasan internal dan keterlibatan jajaran di daerah, Kemenhaj berupaya memastikan penyelenggaraan haji 2027 berlangsung transparan dan akuntabel, sekaligus menjamin hak calon jemaah terlindungi sesuai ketentuan. (VD)

Bagikan:

Komentar

Mohon login atau registrasi untuk mengirimkan komentar Anda.

Komentar yang sudah Anda ketik tetap tersimpan selama proses login.

Belum ada komentar pada posting ini.