
HIMPUHNEWS - Lebih dari 200.000 jemaah Indonesia diperkirakan membutuhkan pelayanan haji yang tidak hanya tertib secara administratif dan ritual, tetapi juga peka terhadap kondisi fisik. Tantangannya semakin besar karena sebagian jemaah berusia lanjut, memiliki penyakit penyerta, dan belum terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) memperkuat paradigma pelayanan petugas haji 2027. Dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang berlangsung daring, Minggu (22/11/2026), Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj RI Afief Mundzir menekankan pentingnya pelayanan adaptif, humanis, dan mengutamakan keselamatan jiwa (hifz al-nafs).
Pesan utamanya cukup tegas: petugas tidak boleh terjebak pada pendekatan fikih yang kaku ketika berhadapan dengan kondisi darurat atau jemaah yang membutuhkan pertolongan. Dalam situasi tertentu, menjaga keselamatan jemaah justru menjadi bagian penting dari pelaksanaan syariat.
Puluhan Ribu Jemaah Lansia Jadi Perhatian
Afief menggambarkan penyelenggaraan haji Indonesia sebagai operasi pergerakan massa berskala besar. Dengan jumlah lebih dari 200.000 jemaah dalam 527 kelompok terbang (kloter), petugas menghadapi karakteristik jemaah yang sangat beragam.
Masa tunggu haji yang mencapai puluhan tahun turut membentuk profil demografi tersebut. Sekitar 20–30 persen jemaah merupakan kelompok lanjut usia berumur di atas 65 tahun, atau setara dengan 45.000–65.000 orang. Sementara itu, 60–75 persen lainnya masuk kategori risiko tinggi (risti) secara medis, termasuk mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.
Tantangan pelayanan juga dipengaruhi latar belakang sosial jemaah. Mayoritas berasal dari wilayah pedesaan dan baru pertama kali bepergian ke luar negeri. Situasi ini membuat mereka sangat membutuhkan pendampingan, mulai dari mobilitas, pemahaman prosedur, hingga pelaksanaan rangkaian ibadah.
Karena itu, pendekatan pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman teknis penyelenggaraan haji. Petugas harus mampu membaca kondisi jemaah dan mengambil keputusan yang mengutamakan kemaslahatan.
"Pelayanan kita kini menuntut pendekatan yang adaptif, bukan tekstual yang kaku, demi mewujudkan Tri Sukses Haji yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi, dan Sukses Peradaban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025," kata Afief.
Rukhsah Bukan Berarti Mengurangi Kualitas Ibadah
Salah satu materi penting dalam pembekalan PPIH adalah pemahaman mengenai rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Prinsip ini menjadi landasan dalam menerapkan sejumlah skema pelayanan bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik maupun kondisi kesehatan tertentu.
Afief menegaskan, penerapan Mabit Murur, Tanazul, dan Badal bukan bentuk pengurangan kualitas ibadah. Sebaliknya, keringanan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan jemaah ketika kondisi tidak memungkinkan mereka menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan cara normal.
" Mengambil keringanan syariat (rukhsah) seperti skema Mabit Murur, Tanazul, dan Badal bukanlah pengurangan kualitas ibadah, melainkan wujud ketaatan syariat tertinggi demi menjaga keselamatan jiwa ratusan ribu jemaah," tegasnya.
Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika jemaah memasuki fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Aktivitas fisik yang padat, cuaca, serta mobilitas antarlokasi berpotensi meningkatkan risiko kelelahan, terutama bagi lansia dan jemaah dengan penyakit penyerta.
Istilah Manasik Diubah agar Jemaah Tak Memaksakan Diri
Perubahan paradigma pelayanan juga menyentuh materi edukasi manasik. Kemenhaj melakukan penyesuaian nomenklatur dalam Standar Kurikulum Manasik Haji Nasional (SKMHN) agar pesan yang diterima jemaah lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kondisi lapangan.
Salah satu perubahan adalah penggunaan istilah "Salat Arba'in di Madinah" menjadi "Salat 5 Waktu di Masjid Nabawi". Penyesuaian ini dimaksudkan agar jemaah, khususnya lansia dan kelompok risti, tidak merasa harus mengejar target 40 waktu salat secara berturut-turut hingga menguras stamina sebelum memasuki puncak haji.
Istilah "Mina Jadid" juga disesuaikan menjadi "Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 Mina". Penggunaan istilah berdasarkan zonasi resmi pemerintah diharapkan membuat informasi lokasi lebih mudah dipahami dan mengurangi potensi kebingungan jemaah saat berada di Mina.
Selain itu, petugas diminta mengedukasi jemaah agar tidak melakukan umrah sunnah berulang kali pada fase sebelum Armuzna. Pembatasan aktivitas tambahan tersebut bertujuan menjaga stamina sehingga jemaah memiliki kondisi fisik yang lebih baik ketika menjalani rangkaian ibadah utama.
Tiga Skema Mitigasi untuk Menghadapi Puncak Haji
Dalam pembekalan tersebut, petugas juga mendapat pemahaman mengenai sejumlah skema mitigasi yang perlu disiapkan ketika jemaah memasuki fase Armuzna. Langkah ini mencakup perlindungan terhadap jemaah yang sakit berat, pengaturan mobilitas, hingga pelaksanaan ibadah yang tidak memungkinkan dilakukan secara mandiri.
Di Arafah, petugas diminta memastikan jemaah tetap dapat melaksanakan wukuf. Bagi mereka yang mengalami sakit berat atau memiliki uzur syar'i, disiapkan fasilitasi badal haji sesuai ketentuan syariat.
Sementara di Muzdalifah, skema Mabit Murur diterapkan bagi jemaah prioritas. Melalui mekanisme ini, jemaah tetap berada di dalam bus saat melintasi Muzdalifah tanpa harus turun. Tujuannya menghindari penumpukan massa sekaligus mengurangi risiko kelelahan ekstrem.
Adapun di Mina, petugas dibekali pemahaman mengenai penerapan Tanazul dan Badal Lontar Jumrah. Kedua skema tersebut menjadi bagian dari mitigasi bagi jemaah yang tidak memungkinkan menjalankan aktivitas secara normal karena keterbatasan kondisi fisik.
Afief mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak semata-mata diukur dari kesempurnaan pelaksanaan tugas personal petugas, tetapi juga dari kemampuan mereka memastikan kebutuhan dan keselamatan jemaah terpenuhi.
"Prioritas utama petugas adalah Khidmatul Hujjaj atau melayani jemaah. Mengurus kemaslahatan umat memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dan didahulukan daripada kesempurnaan atribut personal. Jangan biarkan keraguan mengenai kesempurnaan ritual pribadi menghambat tugas darurat menyelamatkan nyawa dan membimbing jemaah lansia di lapangan," ujarnya.
Petugas Boleh Mengenakan Seragam Dinas Saat Bertugas
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dilema fikih terkait penggunaan seragam dinas ketika bertugas di Tanah Suci. Petugas PPIH memiliki tanggung jawab mobilitas dan pelayanan yang menuntut mereka mudah dikenali, bergerak cepat, serta memberikan perlindungan kepada jemaah.
Afief menjelaskan bahwa penggunaan pakaian tidak berjahit bagi laki-laki dalam kondisi ihram merupakan kewajiban haji, bukan rukun haji. Dengan demikian, petugas yang harus mengenakan seragam dinas lengkap demi menjalankan tugas pelayanan tetap sah ibadah hajinya.
Konsekuensi fikih atas pelanggaran kewajiban tersebut karena uzur tugas dapat diselesaikan melalui ketentuan dam atau fidyah. Pilihannya meliputi menyembelih seekor kambing, memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga hari.
Penjelasan ini menjadi bekal penting agar petugas tidak mengalami keraguan ketika harus mendahulukan tanggung jawab pelayanan. Terlebih, dalam situasi tertentu, kecepatan bergerak dan kemudahan identifikasi petugas dapat berpengaruh terhadap keselamatan jemaah.
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.