Kemenhaj Bongkar Modus Penipuan Berkedok Validasi Data, Calon Jemaah Haji Diminta Waspada

HIMPUHNEWS - Maraknya penipuan berkedok validasi data jemaah haji membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan publik. Kementerian Haji dan Umrah meminta calon jemaah tidak sembarangan membagikan data pribadi, terutama melalui pesan singkat dan telepon dari pihak tak dikenal.

Imbauan tersebut disampaikan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Haji dan Umrah sebagai langkah pencegahan atas meningkatnya modus penipuan yang menyasar calon jemaah.

Modus Penipuan Kian Beragam, Sasar Data Pribadi

Kepala Pusdatin, Farosa, mengatakan pihaknya menemukan berbagai pola penipuan yang memanfaatkan kelengahan masyarakat, terutama terkait permintaan pembaruan data.

"Materi ini disusun sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan hingga pengajuan pinjaman online secara ilegal," ungkap Farosa di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan temuan kementerian, pelaku umumnya menggunakan beberapa cara untuk menipu korban, antara lain:

• Menghubungi calon jemaah melalui WhatsApp
• Mengaku sebagai petugas resmi Kementerian Haji dan Umrah
• Meminta pembaruan data pribadi
• Mengajak video call dengan dalih perekaman wajah

Modus video call menjadi perhatian karena berpotensi digunakan untuk penyalahgunaan data biometrik.

Jemaah Diminta Jangan Asal Beri Data

Kementerian menegaskan bahwa perlindungan data pribadi menjadi kunci utama untuk mencegah penipuan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi tanpa verifikasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi pintu masuk pencurian data.

Sebagai bagian dari kampanye edukasi, Kemenhaj mengusung slogan #DataAmanIbadahNyaman agar jemaah lebih waspada dalam menjaga informasi pribadi.

Langkah-langkah yang disarankan antara lain:

• Memastikan informasi hanya dari kanal resmi kementerian
• Menghindari tautan yang tidak jelas
• Tidak memberikan data pribadi kepada pihak tak dikenal

"Masyarakat yang menerima komunikasi mencurigakan diminta untuk segera melapor atau melakukan verifikasi melalui akun media sosial resmi Kementerian Haji dan Umrah atau mendatangi kantor wilayah kementerian terdekat," pungkas Farosa.

Pusdatin menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem keamanan digital guna melindungi data jemaah serta memastikan layanan tetap aman dan terpercaya.