Menimbang “War Ticket” dalam Ibadah Haji

HIMPUHNEWS - Bayangkan seorang bernama Pak Rahman, usia 48 tahun. Ia datang ke sebuah bank syariah dengan niat yang mantap: mendaftar haji. Dengan penuh harap, ia menyetorkan dana awal sekitar Rp25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Di benaknya, ini adalah langkah awal menuju panggilan suci ke Tanah Haram.

Namun, harapan itu segera berhadapan dengan realitas. Petugas bank menjelaskan bahwa ia harus menunggu sekitar 18 tahun untuk bisa berangkat. Artinya, jika semua berjalan sesuai jadwal, Pak Rahman baru akan menunaikan ibadah haji pada usia 66 tahun.

Usia yang, bagi sebagian orang, bukan lagi masa paling prima untuk menjalani rangkaian ibadah fisik yang berat. Sa’i antara Shafa dan Marwah, lempar jumrah di Mina, hingga mobilitas panjang dalam kondisi cuaca ekstrem, semuanya menuntut kekuatan fisik yang tidak sederhana. Pada titik itu, pertanyaan sederhana pun muncul: apakah sistem ini masih mencerminkan makna “mampu” atau istitha’ah dalam ibadah haji?

Kisah seperti Pak Rahman bukanlah pengecualian. Ia justru cerminan dari jutaan calon jemaah Indonesia yang terjebak dalam antrean panjang, yang kini bahkan setelah berbagai upaya perbaikan, masih berada pada kisaran rata-rata 26 tahun. Memang, angka ini telah menurun dari masa lalu yang bisa mencapai 35 hingga bahkan 49 tahun. Namun, tetap saja, ia menyisakan satu persoalan mendasar: ibadah haji berubah menjadi penantian seumur hidup.

Dalam konteks inilah, langkah Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Haji dan Umrah menjadi penting. Melalui kementerian ini, pemerintah berupaya menghadirkan transformasi dalam tata kelola haji, termasuk memperpendek antrean dan memastikan keadilan bagi seluruh jemaah.

Dalam taklimatnya pada 8 April 2026, Presiden menegaskan harapan publik yang sangat mendasar: agar ibadah haji tidak lagi menjadi penantian panjang yang melelahkan, melainkan sebuah kepastian yang realistis, yang dapat ditunaikan dalam kondisi terbaik. Dari sinilah arah pembenahan mulai digerakkan, tidak sekadar teknis administratif, tetapi menyentuh aspek filosofis penyelenggaraan haji itu sendiri.

Di tengah upaya tersebut, muncul satu istilah yang kemudian ramai diperbincangkan: “war ticket” (rebutan tiket).

Istilah ini memang mudah disalahpahami. Sekilas, ia terdengar seperti perlombaan liar, bahkan memunculkan asosiasi "perang" yang sama sekali tidak relevan dengan ibadah.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, istilah itu hanyalah perumpamaan komunikasi, bukan konsep kebijakan yang berdiri sendiri.

Substansi yang dimaksud jauh lebih serius. “War ticket” dimaksudkan sebagai cara menggambarkan sebuah sistem di mana kesiapan seseorang secara aktual dapat langsung terkonversi menjadi keberangkatan. Dengan kata lain, mereka yang benar-benar memenuhi syarat istitha’ah pada tahun berjalan memiliki peluang untuk langsung berangkat, tanpa harus terikat pada antrean panjang yang bisa menggerus kesiapan itu sendiri.

Gagasan ini, jika ditarik lebih jauh, sesungguhnya merupakan upaya untuk kembali pada pola penyelenggaraan haji sebelum era modernisasi keuangan haji yang sangat terstruktur seperti saat ini. Pada masa itu, mereka yang telah siap secara finansial, kesehatan, dan mental, dapat langsung menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu puluhan tahun.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa wacana ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem antrean yang sudah berjalan. Ia lebih tepat dibaca sebagai opsi tambahan, terutama jika ke depan terdapat peningkatan kuota haji, seiring dengan proyeksi global seperti yang dicanangkan Arab Saudi dalam pengembangan kapasitas jemaah dunia.

Dengan demikian, “war ticket” bukanlah ajakan untuk berlomba cepat, melainkan upaya mencari mekanisme yang lebih adil dan relevan. Ia mencoba menjawab kegelisahan bahwa dalam sistem saat ini, istitha’ah sering kali kehilangan maknanya. Seseorang yang mampu hari ini, belum tentu mampu 20 tahun mendatang. Namun sistem justru memaksa kesiapan itu “ditunda”.

Di sisi lain, diskursus ini juga membuka lapisan persoalan yang lebih dalam, yakni terkait pengelolaan keuangan haji. Dengan dana yang terus bertumbuh seiring panjangnya antrean, muncul pertanyaan tentang efektivitas, keberlanjutan, dan bahkan potensi risiko dalam sistem tersebut. Ketergantungan pada aliran dana baru dan akumulasi dana yang besar menuntut tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.

Karena itu, perdebatan tentang “war ticket” seharusnya tidak berhenti pada istilahnya yang kontroversial. Ia perlu dilihat sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Pada akhirnya, haji bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat mendapatkan giliran. Ia adalah ibadah yang mensyaratkan kesiapan utuh. Maka, setiap upaya untuk mengembalikan makna kesiapan itu, sejatinya adalah ikhtiar untuk menjaga kesucian sekaligus keadilan dalam penyelenggaraan haji.

Dan mungkin, dari kisah sederhana seperti Pak Rahman, kita diingatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya waktu tunggu, tetapi kualitas ibadah itu sendiri.

Ditulis oleh Muhammad Khairi, CEO www.tunaya.id