Wapres Soroti Dana Haji Umrah Hanya Beri Manfaat untuk Arab Saudi

HIMPUHNEWS - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyinggung banyaknya dana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari Republik Indonesia, namun hanya memberi manfaat secara sepihak kepada masyarakat dan Pemerintah Saudi Arabia.

Dia menegaskan bahwa optimalisasi ekonomi dari kegiatan ibadah haji dan umrah oleh jemaah Indonesia adalah tantangan besar yang harus diatasi. Dalam seminar bertajuk "Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada pemerintahan Baru" di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Rabu (11/9/2024) sore, Amin mengungkapkan bahwa kegiatan ibadah tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

"Perjalanan haji dan umrah itu mendatangkan dana yang banyak, yang selama ini dinikmati oleh Saudi. Semua fasilitas pemondokan, transportasi, akomodasi, makan, juga konsumsi semuanya yang dapat itu Pemerintah Saudi," kata Wapres Ma'ruf Amin.

"Oleh karena itu para menteri kita, menteri keuangan, sudah membicarakan hal ini dengan menteri keuangan Saudi supaya manfaat itu tidak hanya diperoleh oleh pemerintah Saudi, tapi juga oleh pemerintah Indonesia," sambung Ma'ruf. 

Menurut Wapres, sudah ada kesepakatan baik untuk sektor transportasi, akomodasi, konsumsi, dan beberapa hal potensial lainnya.

"(Jadi) sebagian atau setengah manfaat untuk Saudi, setengah manfaat untuk Indonesia. Itu potensinya besar sekali setiap tahunnya, beberapa triliun yang bisa kita peroleh manfaatnya," ujar dia.

Lebih jauh, Ma'ruf menjelaskan, Indonesia masih harus mengatasi serangkaian tantangan jika ingin menjadi pusat industri halal dunia. Kendati demikian, Wapres mengatakan, pemerintah siap berperan untuk menangani semua tantangan tersebut. 

Ia mengungkapkan, memajukan eksistensi industri halal dunia, industri dari sektor hulu hingga ke hilir, memerlukan upaya lebih agar tidak hanya meningkatkan produktivitas domestik, tapi juga memenuhi kebutuhan pasar global.

Untuk itu, Wapres mengatakan Indonesia berpeluang besar meningkatkan kontribusi ekspor produk halal sektor makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Sekarang sudah dilakukan penjajakan pembicaraan hampir di lebih 27 negara anggota OKI," ujarnya.