Sistem Baru Syarikah Picu Masalah pada Kloter, Ini Kata Kemenag!

HIMPUHNEWS - Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap adanya masalah dalam pelaksanaan haji gelombang pertama tahun ini. Salah satu isu yang mencuat adalah terbentuknya kloter (kelompok terbang) campuran dari beberapa syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, mengatakan bahwa sistem layanan haji yang kini dikelola oleh delapan syarikah justru menimbulkan persoalan di lapangan. Hal ini disampaikan Hilman saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

"Permasalahan lain di Madinah dan di Makkah, yang pertama adalah mengenai kloter campuran syarikah. Nah ini yang awalnya kita sudah didesainkan dengan Kepdirjen yang saya keluarkan tiga bulan yang lalu, tapi kemudian di lapangan ternyata ada kendala-kendala kultural ya, yang harus diakomodasi terutama di kabupaten, kota dan juga di Kanwil sehingga menyebabkan penerbangan satu kloter banyak, atau ada yang gado-gado gitu ya, terdiri dari beberapa perusahaan yang akan melayaninya gitu ya ini yang terjadi," ujar Hilman.

Sistem Syarikah Baru Picu Kebingungan Kloter

Situasi ini dinilai menyulitkan syarikah dalam menjangkau jemaah yang berada dalam satu kloter namun berasal dari perusahaan yang berbeda.

"Sehingga ini menyulitkan syarikah juga untuk menjangkau jemaah yang datang pada waktu itu. Ini saya kira dinamika yang harus kami hadapi. Di sisi yang lain kita juga akomodatif yang ada di Tanah Air, tapi sebetulnya ketika awal atau pertengahan minggu kedua lah kami agak bertahan itu sebetulnya untuk menjaga jangan sampai di sananya yang repot," jelasnya.

Untuk mengantisipasi persoalan serupa di gelombang kedua, Kemenag akan memperketat sistem distribusi kloter berdasarkan syarikah.

"Kami mendorong untuk menentukan kloter di sana yang berbasis syarikah dengan hotel terdekat dengan menerapkan prinsip one syarikat one kloter secara ketat mulai gelombang II. Ini sudah kita lakukan, hanya ada beberapa," katanya.

Hilman mencontohkan hasil perbaikan yang mulai terlihat.

"Jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu di minggu ini, isi pesawat 494 itu satu syarikah semua Pak. Dan itu pasti satu hotel semua. Tapi misalnya ada 4 orang, 3 orang, itu petugas Pak," tambahnya.

Upaya Gabungkan Kembali Jemaah Terpisah

Lebih lanjut, Kemenag kini sedang berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk mengatasi dampak kloter campuran, termasuk kasus jemaah yang terpisah dari pasangan atau keluarga.

"Pemerintah Indonesia melalui lisen penyelenggaran haji dan umrah terus-menerus berkoordinasi dengan Kerajaan Saudi melalui kementerian haji dan umrah, dan mengkomunikasikan situasi yang ada di tanah air maupun di tanah suci, khususnya di Madinah," ucap Hilman.

Menurutnya, salah satu langkah penyelesaian adalah memverifikasi ulang data jemaah, termasuk pasangan suami-istri yang terpisah.

"Ini dalam proses tersebut insya Allah kemarin Kerajaan Saudi menunjukkan respon yang sangat positif, dan kita diharapkan bisa menggabungkan kembali bila ada suami-istri yang terpisah," ungkapnya.

"Jadi perlu dicatat, ada beberapa kasus di mana suami-istri terpisah karena berbeda syarikahnya, dan hal itu sudah diketahui oleh pemerintah Saudi Arabia melalui kementerian haji, dan kita juga didorong untuk membuat pola penggabungannya. Sekian ribu jemaah sudah kami sampaikan datanya untuk proses penggabungan tersebut, dan tentu saja tidak semuanya karena sebagian besar suami-istri itu maupun keluarga itu bergabung, kecuali yang memang penggabungan-penggabungan," lanjut Hilman.

Kemenag juga meminta jemaah tetap tenang dan bersabar menunggu proses penggabungan yang sedang berlangsung, terutama setelah tiba di Makkah.

"Ketika sudah tenang, sudah di Makkah, karena yang paling sulit saat ini adalah memasuki kota Makkah, dan yang bisa menjamin masuknya kota Makkah selain kartu nusuk atau kartu identitas haji, itu juga adalah jaminan dari syarikahnya," ujarnya.

Diketahui, sebagian jemaah dilaporkan belum menerima kartu nusuk. Kemenag menyebut sedang mempercepat pendistribusiannya.

"Ada sebagian jemaah juga yang terinformasi belum mendapatkan kartu nusuk, dan kami dalam koordinasi terakhir yang dilakukan antara kementerian agama, kementerian haji dan umroh, dan terutama dengan perusahaan-perusahaan layanan haji bersepakat untuk melakukan akselerasi pendistribusian kartu nusuk kepada jemaah haji Indonesia," jelas Hilman.

Kemenag juga memantau kondisi para petugas kloter yang mengalami situasi serupa dengan jemaah.

"Kami mendapatkan informasi ada beberapa petugas kloter yang kemudian harus terpisah dengan jemaahnya karena dalam proses pemvisaan maupun penetapan syarikahnya itu berbeda. Mudah-mudahan ini bisa kita atasi secepatnya," pungkas Hilman.