BP Haji Berharap Usulan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji

HIMPUHNEWS – Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf, berharap rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji tidak mengganggu jadwal pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Haji. Harapan ini disampaikan menyusul rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang mengusulkan adanya Pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.

"Untuk Pansus, itu bukan domain kita. Tapi saya berharap apapun itu, Pansus atau bukan, tidak berpengaruh pada schedule pengesahan RUU perubahan tentang Undang-Undang Haji ini," kata Irfan usai menghadiri Milad ke-50 MUI di Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menjelaskan bahwa pengesahan revisi UU Haji harus tepat waktu karena BP Haji mulai mengambil alih penyelenggaraan haji pada tahun depan.

Pesan Tempat di Arafah Sudah Dimulai Akhir Juli

Bahkan, kata Gus Irfan, BP Haji sudah harus memesan tempat di Arafah untuk jemaah.
"Akhir Juli ini, kita sudah mulai pesan tempat di Arafah, pertengahan Agustus mulai pembayaran uang muka beberapa tempat, sehingga itu bukan domain kita untuk bicara tentang Pansus. Tapi domain kita hanya ingin revisi-an segera terlaksana," ujarnya.

Ia berharap revisi UU Haji segera dibahas DPR RI bersama pemerintah agar dapat disahkan Agustus mendatang.
"Nanti masuk ke pemerintah, akan segera dibentuk panja pemerintah. Kemudian kembali ke DPR. Dan kita harapkan Agustus sudah bisa disahkan sebagai Undang-Undang," jelasnya.

Sebagai informasi, mulai 2026 BP Haji resmi mengambil alih peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji.

Timwas DPR Usulkan Pansus

Sebelumnya, Timwas Haji DPR 2025 mengusulkan pembentukan Pansus setelah menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut.

"Ya, yang pasti bahwa dalam laporan dari Komisi VIII kemarin maupun dari hasil perjalanan dari Timwas yang juga adalah pimpinan DPR itu, juga terdapat beberapa temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7).

Dasco menyebut langkah ini penting untuk memperbaiki kebijakan haji ke depan.
"Untuk perbaikan kebijakan ataupun penyelenggaraan haji ke depan," ujarnya.