Dukung Persiapan Haji Lebih Dini, KBRI Riyadh Siap Kawal Perizinan dan Diplomasi Haji 2026

HIMPUHNEWS - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh menyatakan siap dilibatkan lebih awal dalam proses persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 di Tangerang, Senin (28/7/2025).

“Keterlibatan KBRI sejak awal akan memperkuat diplomasi pelayanan jemaah. Banyak masalah bisa dicegah jika koordinasi lintas kementerian dilakukan secara dini,” tegas Abdulaziz di hadapan peserta rakernas.

Menurutnya, KBRI siap untuk mengambil peran aktif mulai dari fasilitasi proses perizinan, mendukung negosiasi kebijakan dengan otoritas Arab Saudi, hingga memastikan kelancaran prosedur protokol kesehatan dan keimigrasian. Ia menilai kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji menuntut koordinasi intensif antarinstansi sejak tahap perencanaan.

“Haji adalah ibadah yang kompleks dan masif. Kita harus pastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan sah, aman, dan tertib,” ujarnya. Abdulaziz juga menggarisbawahi bahwa persiapan haji tidak hanya menyangkut teknis di lapangan, tetapi juga kerja diplomasi yang mendukung lancarnya akses layanan di Tanah Suci.

Soroti Perizinan dan Masa Transisi BP Haji

Dalam kesempatan itu, Abdulaziz menyoroti sejumlah isu teknis yang kerap menjadi tantangan di lapangan, termasuk perizinan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), penerbitan izin akses petugas (tasreh), serta perlunya komunikasi intensif pada masa transisi ke Badan Penyelenggara (BP) Haji yang akan memegang kendali penuh mulai 2026.

Ia juga memberi masukan terkait penataan jemaah pada musim haji mendatang.
“Penyusunan kloter ke depan perlu mempertimbangkan aspek kebugaran jemaah, perlu juga dilakukan penataan ulang hotel jemaah di Makkah agar lebih terklaster dan terintegrasi dengan layanan syarikah,” jelasnya.

KBRI berharap keterlibatan sejak awal dalam seluruh tahapan persiapan dapat membantu memperkuat tata kelola haji dan mencegah terulangnya persoalan teknis di lapangan, sehingga jemaah Indonesia bisa beribadah dengan lebih nyaman dan aman.