Ternyata, Ini Alasan Prabowo Dorong Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

HIMPUHNEWS - Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kian menguat setelah masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Istana pun mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menilai transformasi kelembagaan ini penting dilakukan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, kebutuhan meningkatkan status Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji setahun terakhir.

"Ini kan bukan masalah makin besar (Kabinet) tapi masalah kebutuhan setelah satu tahun kemarin dibentuk badan dan setelah pelaksanaan haji di situ kan ada evaluasi-evaluasi, yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kelembagaan dari badan, nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri, karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi," ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya mobilitas umat Islam Indonesia juga menjadi faktor pendorong. "Ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umroh," sambungnya.

Langkah Strategis

Hal Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia menilai rencana pemerintah untuk menaikkan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian merupakan langkah strategis. Menurutnya, perubahan status ini akan memberikan banyak nilai tambah, mulai dari penguatan diplomasi dengan Arab Saudi hingga perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih menyeluruh.

"Ya seperti yang pernah saya sampaikan, diplomasi lebih kuat, kemudian tata kelola di sini juga bisa lebih menata dari awal," ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Cucun mengungkapkan, masih ada sejumlah keluhan terkait penyelenggaraan haji yang dinilai kurang maksimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara regulasi dengan gagasan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.

“Ya ini harus sinergi, ya, antara regulasi dengan rencana itu nanti. Jangan sampai sudah bikin kampung haji, kita investasi besar, yang umrah enggak diatur, enggak di sana misalnya,” katanya.

Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang saat ini tengah direvisi.

Jemaah Umrah Lebih Besar dari Haji

Politikus PKB itu menegaskan, potensi jemaah umrah Indonesia jauh lebih besar dibanding jemaah haji. “Besarnya itu per tahun, itu jemaah umrah, lho. Hampir 2 juta orang kita yang umrah per tahun. Kalau haji kan cuma 221.000-an,” sambungnya.

Menurut Cucun, jika pengelolaan haji dan umrah bisa dipusatkan di kawasan Kampung Haji, dampaknya akan signifikan bagi perekonomian nasional.

“Kalau 1 tahun jemaah umrah 2 juta dikelola di Kampung Haji, itu bagian dari pertumbuhan. Itu bisa menambah dan memutar uang di sana. Jadi, cadangan devisanya juga di sana. Ini kan menarik,” ungkapnya.

Namun, ia kembali menekankan pentingnya regulasi yang jelas. “Tapi, harus sekalian diatur regulasinya. Regulasinya kan ini lagi berjalan, kita harus match-kan. Jangan nanti Danantara bikin kampung haji, di sini enggak mendukung regulasinya,” pungkas Cucun.