Komitmen Antikorupsi, Gus Irfan Minta KPK Tracing 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj

HIMPUHNEWS - Langkah awal Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, dalam membenahi lembaganya tampak serius. Jumat (2/10/2025), ia mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Bukan untuk dimintai keterangan, melainkan untuk memastikan jajarannya bersih sejak dari dalam.

Usai pertemuan, Gus Irfan mengumumkan langkah berani: menyerahkan 200 nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah kepada KPK untuk dilakukan tracing. “Yang kedua, tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracing supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” jelasnya.

Menurut Gus Irfan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kementeriannya agar proses penyelenggaraan haji berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan Presiden. Ia menyebut, pihaknya memang datang ke KPK untuk meminta pendampingan menyeluruh, terutama dalam hal pengelolaan dan bisnis proses haji.

“Pertama, tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari Presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” kata Irfan kepada wartawan.

KPK Apresiasi Komitmen Kemenhaj

KPK tak tinggal diam menyambut langkah terbuka itu. Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut audiensi ini menjadi sinyal positif bahwa kementerian baru itu berkomitmen penuh pada tata kelola yang bersih.

“KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaah, dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini. Harapannya, ke depan, proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik,” ungkap Cahya.

Cahya menegaskan KPK akan mendukung penuh upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Dalam waktu dekat, lembaganya juga bakal menggelar pembekalan dan sosialisasi antikorupsi untuk para pejabat kementerian tersebut.

“Dalam waktu dekat juga nanti akan ada pembekalan-pembekalan, sosialisasi, kepada tim dari Pak Menteri supaya juga terus diingatkan, khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaannya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah,” jelasnya.

Langkah Kemenhaj menggandeng KPK datang di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024 yang sedang berjalan. KPK mencatat, kerugian negara akibat kasus itu mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sejumlah aset berupa uang, mobil, dan rumah telah disita dari para pihak yang terlibat.

Dengan konteks itu, keputusan Gus Irfan menyerahkan ratusan nama pejabat untuk ditelusuri menjadi simbol perubahan arah baru — dari kementerian yang sempat disorot menuju birokrasi yang ingin bersih sejak dini.