Danantara Sediakan Dana Awal Proyek Kampung Haji di Makkah, Sisanya Dari BPKH

HIMPUHNEWS - Ambisi besar tengah disiapkan Indonesia di Tanah Suci. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi akan menempati lahan seluas 80 hektare, dengan kapasitas mencapai 200 ribu orang.

“Luasnya 80 hektare,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, usai menjadi pembicara di ajang Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Rosan menjelaskan, proyek ini dirancang untuk menjadi kawasan terpadu yang akan memberikan kenyamanan dan fasilitas lengkap bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia — mulai dari akomodasi, layanan kesehatan, pusat kuliner Nusantara, hingga area kebudayaan.

Danantara Siap Danai Awal, Kolaborasi dengan BPKH di Tahap Lanjut

Menurut Rosan, Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan proyek ini. Namun, ke depan proses konstruksi akan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun,” katanya.

Rosan menegaskan, proyek ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang modern dan mandiri, sekaligus mendukung visi Indonesia Global Hajj Hub.

Lokasi Sudah Disiapkan, Tinggal Tunggu Izin Final dari Saudi

Soal lokasi, Rosan menyebut bahwa lahan sudah ditentukan dan kini tengah dalam proses administrasi serta pemenuhan izin resmi di Arab Saudi.

“Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.

Langkah ini dianggap bersejarah, karena sebelumnya kepemilikan atau pengelolaan properti oleh entitas asing di Saudi tergolong terbatas. Kini, melalui kebijakan ekonomi terbuka Kerajaan, peluang bagi Indonesia terbentang lebih luas.

Dukungan penuh juga datang dari BPKH. Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pembangunan proyek raksasa ini.

“Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor,” ujar Fadlul.

Ia menjelaskan, proyek Kampung Haji Indonesia ini merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang menjalankan peran sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Masalah Lahan Masih Jadi Tantangan

Meski demikian, Fadlul tak menampik masih ada sejumlah tantangan teknis, terutama soal pengadaan lahan.

“Karena bicara tanah ya, itu memang masih ranahnya di Danantara,” katanya.

Ia menambahkan, BPKH akan mulai terlibat aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan rampung. “Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat,” ujar Fadlul.

Proyek Kampung Haji Indonesia telah masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) sebagai salah satu program strategis lintas sektor. Pemerintah menargetkan kawasan ini dapat mulai beroperasi paling lambat tahun 2028, bersamaan dengan optimalisasi layanan haji modern Indonesia.

Jika terealisasi, Kampung Haji ini bukan hanya menjadi tempat singgah, tapi juga ikon diplomasi spiritual dan ekonomi Indonesia di Timur Tengah — simbol hadirnya pelayanan umat yang bermartabat, mandiri, dan bertaraf global.