Daftar Aset yang Dialihkan Kemenag ke Kemenhaj, Apa Saja?

HIMPUHNEWS - Proses peralihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini memasuki tahap konkret. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan bahwa langkah tersebut berjalan sesuai aturan dan tanpa hambatan berarti.

“Kemenag sepenuhnya mendukung percepatan peralihan aset dan SDM Kemenag ke Kemenhaj selama semua aturannya jelas. Saya memastikan tidak akan ada kesulitan sekecil apapun dari Kementerian Agama dalam hal pemindahan aset atau pun personel ke Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Romo Syafi’i, beberapa waktu lalu

Menurutnya, dukungan ini bahkan sudah dimulai sejak tahap awal pembentukan Kemenhaj. “Bahkan inisiasi persiapan pemindahan aset lebih awal dilakukan oleh aparat Kementerian Agama semata untuk mendukung kesuksesan persiapan pelaksanaan haji 2026,” tegasnya.

7 Lantai Gedung Kemenag kini Digunakan Kemenhaj

Salah satu langkah nyata peralihan aset terlihat di Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta. Kemenhaj akan menempati tujuh lantai — yakni lantai 3, 4, 5, 17, 18, 19, dan 20 — setelah melalui kesepakatan bersama antara Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan.

“Lantai satu akan digunakan untuk pemakaian bersama. Saya sudah cek. Ruangannya bagus,” kata Romo Syafi’i.

Adapun pegawai Kemenag yang sebelumnya menempati ruangan di lantai tersebut akan dipindahkan secara bertahap. “Memang tahap awal ini apa adanya dulu. Kita sudah hitung-hitung, kita butuh paling lama satu bulan untuk proses kepindahan personil yang ada di Thamrin ini,” jelasnya.

Sebagian pegawai akan tetap di Thamrin, sementara sebagian lainnya akan dipindahkan ke gedung Kemenag di Lapangan Banteng.

Asrama Haji Jadi Fokus Utama Peralihan

Selain gedung perkantoran, aset asrama haji juga termasuk dalam daftar yang dialihkan. Fasilitas ini akan resmi berada di bawah pengelolaan Kemenhaj, mengingat fungsinya yang vital dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Namun tidak semua asrama haji merupakan milik Kemenag. Beberapa di antaranya masih berstatus milik pemerintah daerah. “Jadi yang akan berkomunikasi dengan Pemda itu adalah Kemenhaj setelah penyerahan ini,” ujar Wamenag.

Status RS Haji Jakarta Sudah Jelas

Terkait Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta, Romo Syafi’i memastikan fasilitas tersebut kini sepenuhnya menjadi aset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“RS Haji Jakarta sudah menjadi aset UIN Syarif Hidayatullah. Semua peralihan aset, pembayaran hutang piutang dan segala macamnya sudah sepenuhnya atas nama UIN Syarif Hidayatullah,” ungkapnya.

Kendati demikian, area parkir masih dikelola bersama antara pihak asrama haji dan pengelola RS Pendidikan UIN. “Kita ada kesepakatan, dalam waktu-waktu yang banyak pengunjung, misalnya saat musim haji, tidak ada persoalan jika lahan parkir RS UIN Syarif Hidayatullah dipakai oleh pihak asrama haji atau Kemenhaj dan Umrah,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan pagar tembok di sekitar kawasan itu merupakan urusan teknis UIN, bukan tanggung jawab Kemenag. “Kalau ada hal yang perlu dibicarakan dalam hidup bertetangga, Kemenag siap memediasi,” tambahnya.

Koordinasi Antar Kementerian Makin Erat

Sebelumnya, Romo Syafi’i juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Kemenag, seperti Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, dan Kepala Biro Umum Aceng Abdul Azis. Pertemuan itu membahas detail teknis pengelolaan aset, SDM, dan transisi operasional menuju struktur baru Kemenhaj.

Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, proses peralihan aset diharapkan rampung tepat waktu sehingga pelaksanaan Haji 2026 dapat berlangsung tanpa hambatan.