Lobi Belum Berhasil, Jemaah Haji Reguler Tetap Wajib Tempati Mina Jadid pada Haji 2026

HIMPUHNEWS — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mengurangi penempatan jemaah haji Indonesia di Zona 5 (Mina Jadid). Namun hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (18/11/2025) di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia secara resmi telah meminta dispensasi agar proporsi jemaah di Zona 5 dapat dikurangi, mengingat area tersebut merupakan zona tambahan yang jaraknya lebih jauh dibanding zona utama Mina. Namun permohonan tersebut belum mendapatkan lampu hijau.

“Kami sudah berkali-kali meminta dispensasi kepada Pemerintah Saudi, baik melalui komunikasi informal maupun dalam pertemuan tatap muka, tapi sampai hari ini belum ada keputusan,” ujar Gus Irfan.

Ia menjelaskan bahwa jemaah Indonesia secara prinsip akan ditempatkan pada Zona 3 dan Zona 4 sebagai lokasi utama. Namun karena besarnya kuota jemaah Indonesia serta keterbatasan kapasitas Mina, pemerintah Saudi menetapkan Zona 5 sebagai area tambahan yang wajib diisi Indonesia.

“Kondisi lapangan membuat pemerintah Saudi menetapkan Zona 5 untuk Indonesia, dan ini harus kita isi karena terkait ketersediaan tempat,” jelasnya.

Pemerintah Siapkan Layanan Khusus untuk Jemaah di Zona 5

Meski diplomasi belum membuahkan hasil, pemerintah memastikan bahwa jemaah yang ditempatkan di Zona 5 tetap mendapat layanan terbaik. Gus Irfan menyampaikan bahwa salah satu langkah mitigasi yang disiapkan adalah pelaksanaan tanaqqul dzul, yaitu pemindahan jemaah dari Mina ke hotel setelah melontar jumrah Aqabah.

Langkah ini bertujuan mengurangi kepadatan dan memastikan kenyamanan jemaah selama puncak haji.

“Jemaah yang berada di Zona 5 akan mendapatkan pengaturan layanan khusus agar beban kepadatan dapat dikurangi dan mereka tetap nyaman,” pungkas Gus Irfan.