Terkait Imbauan Penundaan Umrah, HIMPUH Minta Pemerintah Beri Kejelasan Teknis dan Mitigasi

HIMPUHNEWS - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas akibat konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran mulai berdampak pada mobilitas penerbangan internasional. Sejumlah bandara di kawasan Teluk dilaporkan menutup ruang udara, memicu pembatalan dan pengalihan penerbangan, termasuk rute transit jemaah umrah asal Indonesia.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi kembali kondusif. Imbauan tersebut ditegaskan sebagai langkah kehati-hatian demi perlindungan dan keselamatan warga negara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik, menyatakan bahwa pihaknya memandang imbauan pemerintah sebagai langkah yang tidak bisa diabaikan, namun membutuhkan kejelasan teknis dan pembaruan informasi secara berkala.

“Jadi menurut kami kalau yang namanya negara sudah menghimbau itu pasti sudah punya data dan informasi yang lengkap dan memadai dan rasa-rasanya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Namun kalau disandingkan dengan kenyataan di lapangan bahwa setidaknya sampai dengan hari ini pemerintah Saudi, khususnya dua bandara tempat jemaah asal Indonesia mendarat yaitu Jeddah dan Madinah, belum ada berita penutupan. Faktanya juga sampai pagi dan siang tadi, pesawat direct flight seperti Garuda dan Saudi Airlines masih menerbangkan jemaah baik ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Saudi Arabia,” ujar Firman dalam wawancaranya bersama CNN TV Indonesia Senin (02/03).

Menurutnya, realitas operasional di Arab Saudi hingga kini belum menunjukkan penghentian total layanan penerbangan langsung bagi jemaah Indonesia. Namun demikian, situasi transit di sejumlah negara justru menjadi titik krusial yang paling terdampak.

Tiga Kelompok Paling Terdampak

Firman memetakan sedikitnya tiga kelompok jemaah yang kini berada dalam posisi rentan akibat dinamika geopolitik tersebut.

Kelompok pertama adalah jemaah yang berada di negara transit. Sejumlah bandara seperti Doha, Abu Dhabi, dan Dubai dilaporkan sempat menutup operasional, mengakibatkan jemaah Indonesia tertahan di berbagai titik.

“Data yang kami terima dari anggota HIMPUH dan asosiasi lain, ada jemaah yang tertahan di Singapura, Brunei, Malaysia, Doha, bahkan ada yang dialihkan ke Oman. Ini yang paling terdampak karena mereka sudah dalam perjalanan namun tidak bisa melanjutkan atau kembali sesuai jadwal. Ini perlu perhatian serius pemerintah,” jelas Firman.

Kelompok kedua adalah jemaah yang saat ini sedang berada di Arab Saudi dan berpotensi kehilangan jadwal kepulangan akibat penutupan ruang udara regional.

Sementara kelompok ketiga adalah calon jemaah yang telah memiliki tiket dan reservasi hotel. Jumlahnya tidak sedikit.

“Yang ketiga ini penting, jumlahnya ribuan. Data kami hampir mencapai 10.000 sampai 20.000 jemaah yang siap berangkat. Mereka sudah punya tiket, sudah punya hotel, dan tentu ada keterikatan biaya. Ini yang harus dicarikan solusi secara komprehensif,” tegas Firman.

Desakan Update Berkala dan Koordinasi Intensif

Firman juga meminta agar pemerintah secara konsisten memperbarui informasi kondisi keamanan dan operasional penerbangan di Arab Saudi.

“Penundaan ini kan berlaku sampai waktu yang belum ditentukan. Nah waktu yang belum ditentukan ini yang perlu terus di-update. Apakah hari ini membaik atau memburuk, itu penting agar travel dan jemaah bisa mengambil keputusan rasional,” ujarnya.

Ia memastikan HIMPUH telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mendata jemaah terdampak, baik yang stranded di transit, berada di Saudi, maupun yang akan berangkat setelah 1 Maret.