HIMPUH Bahas Nasib Haji 2026, Sejumlah Skenario Ini Penting Diperhatikan

HIMPUHNEWS - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat bergantung pada perkembangan eskalasi konflik antara Iran vs Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Situasi geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi mobilitas penerbangan internasional dan keamanan perjalanan jemaah.

Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (16/3/2026) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menilai setidaknya ada tiga kemungkinan skenario yang dapat terjadi.

Pertama, skenario dengan kemungkinan terbesar adalah ibadah haji tetap diselenggarakan, namun dengan penerapan protokol keamanan yang jauh lebih ketat.

Kedua, pemerintah Indonesia dapat mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan haji secara sepihak dengan pertimbangan keselamatan warganya.

Ketiga, pembatalan dapat dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi apabila situasi keamanan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji dari seluruh dunia.

Apabila skenario pertama yang terjadi—yakni haji tetap diselenggarakan—maka terdapat sejumlah kemungkinan situasi yang perlu diantisipasi sejak awal. Setidaknya ada empat kondisi yang berpotensi dialami jemaah:

• Jemaah tertahan keberangkatannya saat masih berada di Indonesia.

• Jemaah tertahan di negara transit dalam perjalanan menuju Arab Saudi.

• Jemaah tertahan di Arab Saudi saat hendak kembali ke Indonesia.

• Jemaah tertahan di negara transit ketika perjalanan pulang menuju Indonesia.

HIMPUH berharap pemerintah telah mengantisipasi seluruh kemungkinan tersebut sejak dini. Sebab selain menyangkut aspek keselamatan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan beban biaya tambahan yang dalam banyak kasus dapat berujung pada tanggungan jemaah.

Langkah diplomasi juga dinilai penting untuk segera dilakukan kepada pemerintah Arab Saudi. Diplomasi tersebut dapat berupa permintaan kebijakan khusus apabila ibadah haji harus ditunda atau jika pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan keberangkatan secara sepihak.

Dalam situasi tersebut, pemerintah Indonesia dapat meminta jaminan pengembalian dana secara penuh atau skema pengalihan dana menjadi deposit untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Di sisi lain, melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pemerintah juga diharapkan dapat mendorong maskapai penerbangan agar tetap mengedepankan hak-hak penumpang apabila terjadi pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan terkait situasi ini.

Edukasi kepada masyarakat juga perlu segera dimulai. Pemerintah dan penyelenggara haji perlu memberikan pemahaman kepada calon jemaah mengenai berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, termasuk langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan jemaah dalam menghadapi situasi darurat.

HIMPUH juga menilai pemerintah dapat mengusulkan penggunaan bandara alternatif di Arab Saudi sebagai basis operasional sementara penerbangan haji. Bandara Taif International Airport serta bandara lama King Abdulaziz International Airport Old Terminal dapat dipertimbangkan menjadi homebase sementara bagi pesawat haji yang biasanya transit di sejumlah negara Teluk seperti maskapai Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, dan Kuwait Airways.