Malaysia dan Turki Jadi Contoh, Pengamat Minta Indonesia Ubah Strategi Pengelolaan Ekonomi Haji

HIMPUHNEWS - Besarnya dana haji yang dikelola Indonesia dan jumlah jemaah yang menjadi terbesar di dunia dinilai belum berbanding lurus dengan penguasaan ekosistem ekonomi haji. Pengamat menilai Indonesia masih lebih berperan sebagai konsumen layanan di Arab Saudi, sementara nilai tambah ekonomi dari sektor haji dan umrah belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam artikel opini yang ditulis Ahmad Dumyathi Bashori, Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus mantan Staf Teknis Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah periode 2014–2018, Indonesia didorong belajar dari model pengelolaan haji yang diterapkan Malaysia dan Turki.

Menurutnya, setiap tahun lebih dari 221.000 jemaah haji dan hampir dua juta jemaah umrah Indonesia berangkat ke Arab Saudi dengan nilai belanja yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun hingga Rp65 triliun. Namun, potensi ekonomi tersebut dinilai belum mampu menciptakan kemandirian dalam rantai pasok layanan haji.

Malaysia Dinilai Berhasil Bangun Investasi Aset Riil

Dalam tulisannya, Bashori menilai Malaysia berhasil membangun ekosistem haji yang terintegrasi melalui Lembaga Tabung Haji (TH). Dana kelolaan Tabung Haji disebut mencapai RM80–90 miliar atau sekitar Rp260–300 triliun dan tidak hanya ditempatkan pada instrumen keuangan, tetapi juga diinvestasikan pada aset riil seperti hotel, properti, sektor agribisnis, hingga fasilitas strategis di Makkah dan Madinah.

Model tersebut dinilai memberikan posisi tawar yang lebih kuat terhadap penyedia layanan di Arab Saudi sekaligus memungkinkan pemberian subsidi biaya haji yang lebih terarah sesuai tingkat kemampuan ekonomi jemaah.

Turki Fokus pada Integrasi Industri Nasional

Selain Malaysia, Bashori juga menyoroti model yang diterapkan Turki melalui lembaga keagamaan Diyanet. Berbeda dengan Malaysia yang mengandalkan hasil investasi, Turki disebut memperkuat efisiensi biaya melalui penguasaan rantai pasok layanan haji.

Dalam model tersebut, operasional haji terintegrasi dengan Turkish Airlines, jaringan hotel, dapur katering, hingga pasokan berbagai kebutuhan jemaah yang berasal dari industri domestik Turki.

Pendekatan itu dinilai membuat biaya operasional lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional melalui belanja jemaah.

Investasi Langsung BPKH Dinilai Masih Terbatas

Sementara itu, Indonesia dinilai masih berada pada tahap awal dalam membangun ekosistem ekonomi haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan anak usahanya, BPKH Limited.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2025 yang dikutip dalam artikel tersebut, total aset BPKH dan entitas anak mencapai Rp238,81 triliun dengan liabilitas kepada jemaah sebesar Rp163,65 triliun.

Pada semester I 2025, entitas anak BPKH membukukan pendapatan usaha Rp1,28 triliun dengan surplus berjalan sebesar Rp17,38 miliar.

Namun, menurut Bashori, kontribusi tersebut masih relatif kecil dibandingkan besarnya dana haji yang dikelola.

Ia juga menyoroti komposisi investasi BPKH yang masih didominasi instrumen pasif.

"Dari total aset investasi BPKH sebesar Rp159,96 triliun per Juni 2025, porsi terbesar masih ditanam pada instrumen pasif seperti Surat Berharga (Rp130,46 triliun) dan Penempatan Bank (Rp29,01 triliun). Sementara itu, Aset Investasi Langsung BPKH baru tercatat sebesar Rp388,92 miliar."

Menurutnya, berbagai nota kesepahaman yang telah dijalin BPKH Limited dengan sejumlah lembaga internasional juga belum terealisasi menjadi kepemilikan aset fisik di Arab Saudi.

Tantangan Layanan Haji Masih Berulang

Bashori juga mengaitkan belum terbentuknya ekosistem ekonomi haji dengan sejumlah persoalan layanan yang masih muncul pada penyelenggaraan haji 2026.

Ia mengutip pernyataan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada 7 Juli 2026 mengenai sejumlah persoalan operasional, mulai dari akomodasi, katering, transportasi, hingga layanan kesehatan bagi jemaah.

Menurut artikel tersebut, persoalan yang masih ditemukan antara lain ketidaksesuaian kapasitas kamar hotel, gangguan fasilitas lift, keterlambatan distribusi katering, kemacetan bus shalawat, koper jemaah yang hilang, hingga masih adanya jemaah lanjut usia yang tertunda keberangkatannya karena persoalan istitaah kesehatan.

Dorong Reformasi Pengelolaan Ekonomi Haji

Dalam tulisannya, Bashori menilai evaluasi penyelenggaraan haji 2026 perlu menjadi momentum reformasi pengelolaan ekonomi haji Indonesia.

Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain mendorong BPKH Limited menjadi investor aktif melalui investasi langsung pada hotel, katering, dan logistik di Arab Saudi.

Selain itu, ia juga mengusulkan penyusunan Peta Jalan Ekonomi Haji dan Umrah Indonesia 2030, pengembangan Indonesian Halal Corridor, penerapan pengawasan layanan berbasis teknologi, integrasi sistem kesehatan menggunakan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan transparansi pengelolaan dana haji.

Menurut Bashori, Indonesia memiliki modal besar berupa jumlah jemaah dan dana kelolaan haji yang terbesar di dunia.

"Indonesia memiliki dana kelolaan dan jumlah jemaah terbesar di dunia; yang kita butuhkan saat ini adalah keberanian strategi dan eksekusi nyata untuk mengubah potensi raksasa tersebut menjadi kekuatan ekonomi haji yang berdaulat."