HIMPUHNEWS — Pembenahan penyelenggaraan haji Indonesia kini menyasar dua titik sekaligus: pengelolaan dana jemaah dan praktik kartel di dalam ekosistem haji-umrah. Presiden Prabowo Subianto meminta dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diaudit secara forensik, sembari memerintahkan pemberantasan kartel dan mafia yang berpotensi merugikan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tata kelola keuangan haji menjadi salah satu perhatian khusus Presiden. Pemerintah ingin memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi dana haji sekaligus memastikan pengelolaannya tidak menyimpan persoalan yang dapat berdampak pada jemaah di kemudian hari.

"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Audit untuk Bongkar Kondisi Faktual Dana Haji

Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sesungguhnya dari pengelolaan keuangan haji nasional. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya rekayasa keuangan atau financial engineering.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin persoalan serupa dengan kasus pengelolaan dana haji yang tengah menjadi sorotan di Malaysia terjadi di Indonesia.

"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," jelas Dahnil.

Audit tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan dana haji pada masa pemerintahan Prabowo berlangsung secara transparan. Dahnil menegaskan pemerintah perlu mengetahui kondisi faktual terlebih dahulu sebelum mengambil langkah pembenahan lebih jauh.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya. Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.

Dari Dana Haji ke Agenda Bersih-bersih Ekosistem

Perintah audit forensik tidak berdiri sendiri. Pembenahan tata kelola keuangan haji menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk membersihkan penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik yang dinilai dapat merugikan masyarakat.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," tutup Dahnil.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan mengatakan Presiden juga memberikan dukungan terhadap langkah kementeriannya menindak praktik kartel, pelanggaran, hingga penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.

Hotline Jadi Pintu Masuk Pengaduan

Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan. Informasi yang masuk melalui saluran tersebut dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menelusuri indikasi pelanggaran dan mengambil langkah penindakan.

"Seperti kita ketahui, kita beberapa minggu lalu kita me-launching hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah, dan beliau sangat mengapresiasinya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apa pun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," katanya.

Dukungan Presiden, menurut Gus Irfan, bukan hanya berupa apresiasi. Prabowo juga memberikan instruksi agar langkah pemberantasan praktik mafia dan kartel dalam ekosistem haji-umrah terus dilakukan secara tegas.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," tegas Gus Irfan.

Dengan audit forensik terhadap pengelolaan dana haji dan penindakan terhadap praktik kartel berjalan beriringan, pemerintah menempatkan tata kelola keuangan dan perlindungan jemaah sebagai dua sisi penting dalam agenda pembenahan penyelenggaraan haji dan umrah.