Dana Asuransi Haji Dipulihkan, Kemenhaj Perketat Istithaah 2027

HIMPUHNEWS -

Pengembalian tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dengan otoritas Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pengembalian dana berkaitan dengan pemotongan asuransi terhadap jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia sebelumnya meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan penyakit itu memang masuk dalam kategori yang dikecualikan dari pertanggungan asuransi.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, setiap jemaah telah memperoleh perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.

Karena itu, Kemenhaj meminta validasi bersama terkait ketentuan pertanggungan terhadap jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

Saudi Beri Peringatan untuk Haji 2027

Bersamaan dengan pengembalian dana tersebut, otoritas Arab Saudi menyampaikan bahwa pengenaan denda terhadap jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan.

Meski demikian, kebijakan itu tidak berlaku sebagai kelonggaran untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

Pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan lebih ketat pada musim haji mendatang.

Kemenhaj RI juga diminta mematuhi ketentuan yang disepakati dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani.

Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul akibat ketentuan tersebut dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar milik jemaah yang bersangkutan.

Kemenhaj Perketat Istithaah Kesehatan

Mengantisipasi persoalan serupa, Kemenhaj menyiapkan penguatan penerapan istithaah kesehatan atau istithaah sihhiyah sejak tahap persiapan keberangkatan.

Dahnil menyatakan, pemeriksaan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal, terutama bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M.

“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujarnya.

Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga menjajaki skema asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi atau risti.

Skema tersebut ditujukan terutama bagi kelompok jemaah yang tidak memperoleh pertanggungan dalam asuransi yang berlaku.

Langkah ini diharapkan memberikan kepastian perlindungan pembiayaan sekaligus mencegah munculnya beban biaya tidak terduga bagi jemaah maupun penyelenggaraan ibadah haji.

Dahnil menekankan, pemenuhan persyaratan kesehatan dan kejelasan perlindungan asuransi harus berjalan beriringan.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi administrasi keberangkatan, melainkan memastikan jemaah memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan ibadah haji.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan,” ucapnya. (VD)