Pemeriksaan Kesehatan Haji, Kemenhaj Ungkap Kendala di Daerah

HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di daerah.

Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis maupun administratif yang dihadapi petugas.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji di Asrama Haji Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (11/11/2026).

Perwakilan Puskes Haji dari Tim Kerja Pembinaan dan Pelindungan, dr. Lily Banonah Rivai, M.Epid, mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah kesehatan jemaah di daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar secara langsung berbagai kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan kesehatan maupun penetapan status istitaah jemaah. Masukan dari Bapak dan Ibu di daerah sangat penting untuk didiskusikan bersama agar kita dapat menemukan solusi dan melakukan perbaikan,” ujar dr. Lily.

Menurutnya, keterlibatan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan jajaran Kemenhaj di daerah diperlukan untuk memastikan pemeriksaan kesehatan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan perlindungan optimal kepada jemaah.

Selain menggelar diskusi, tim Puskes Haji melakukan monitoring langsung ke RSUD Sleman untuk meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi upaya melihat kondisi di lapangan dan mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

Evaluasi Alur Pemeriksaan dan Penetapan Istitaah

Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj DIY, Silvia Rosetti, menekankan pentingnya ketelitian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Ia mengingatkan bahwa penetapan istitaah kesehatan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara cermat dan tepat waktu. Penetapan istitaah kesehatan menjadi kewenangan Pusat Kesehatan Haji berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan dukungan dan pengawasan dinas kesehatan,” ujarnya.

Silvia berharap forum tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi alur pemeriksaan, mengatasi kendala teknis maupun administratif, serta memperkuat koordinasi dan keselarasan data antara puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan.

Sementara itu, dr. Lily mengingatkan bahwa pembinaan kesehatan jemaah perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang keberangkatan, tetapi juga sejak masa tunggu.

Upaya tersebut antara lain melalui edukasi kesehatan, persiapan vaksinasi, dan penguatan koordinasi dengan instansi kesehatan terkait.

“Pembinaan kesehatan jemaah perlu dilakukan sejak masa tunggu, sehingga ketika memasuki tahapan pemeriksaan dan persiapan keberangkatan, kondisi kesehatan jemaah sudah lebih siap,” jelasnya.

Kegiatan ini melibatkan Kanwil Kemenhaj DIY, Dinas Kesehatan DIY, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta, kantor Kemenhaj kabupaten/kota, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, serta puskesmas.

Melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi tersebut, Puskes Haji berharap berbagai masukan dan temuan di daerah dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pemeriksaan kesehatan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji. (VD)